JAKARTA | PortalindonesiaNews.Net – Jumat, 6 Februari 2026 — Komitmen memperkuat ketahanan pangan nasional kembali ditegaskan Polri. Melalui langkah strategis dan terukur, Polri memfasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memastikan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog guna membebaskan petani jagung dari jerat tengkulak.
Upaya besar ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar di Mabes Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor tersebut menjadi panggung konsolidasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rapat dipimpin langsung Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, dan diikuti seluruh Gugus Tugas Polda se-Indonesia secara daring.
“Tahun 2025 Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak. Ini capaian besar. Rakor hari ini menjadi momentum konsolidasi agar strategi 2026 berjalan lebih kuat, lebih rapi, dan lebih berpihak pada petani,” tegas Brigjen Langgeng.
Polri Jadi Jembatan Modal Petani
Di sektor hulu, Polri hadir sebagai penghubung antara petani jagung dan perbankan nasional. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani (Poktan) mengakses pembiayaan KUR guna mengatasi kendala modal tanam.
Implementasi nyata telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh akses kredit untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung produktif.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, dalam paparannya menyebutkan bahwa BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung nasional.
Harga Dijaga, Tengkulak Diputus
Tak hanya soal modal, Polri juga turun langsung menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen tidak lagi ditekan tengkulak dengan harga murah.
Sebagai solusi konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang adil dan menguntungkan.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah, dan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami jelas: harga jagung di tingkat petani harus minimal sesuai HPP. Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian Rp6.400 per kilogram, sesuai standar Bulog,” ujar Brigjen Langgeng.
Bangkitkan Lahan Tidur, Naikkan Produksi Nasional
Program ketahanan pangan ini dirancang untuk mengaktifkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memutus ketergantungan petani pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan pengawalan lintas sektor, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan mengembalikan pinjaman tepat waktu.
Melalui Rakor Ketahanan Pangan 2026, Polri menegaskan perannya bukan sekadar pengamanan, melainkan motor penggerak kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional.
Laporan : iskandar
