Kabupaten Semarang | PortalindonesiaNews.Net – Gerak cepat sejumlah anggota DPRD Komisi C yang turun langsung meninjau lokasi pembangunan pabrik yang diduga belum mengantongi izin resmi, justru menuai sorotan pedas. Bukan dipuji habis-habisan, langkah ini dinilai terlambat dan memunculkan pertanyaan besar soal fungsi pengawasan yang selama ini mati suri.
Ketua Pencegahan Korupsi & Pungli (PKP) Jawa Tengah–DIY, Suyana Hadi P., menyatakan apresiasi, tapi dengan catatan tegas.
“Kami hargai niatnya, tapi ini juga harus jadi tamparan keras. Selama ini ke mana saja wahai wakil rakyat? Kenapa baru bertindak saat masalahnya sudah menggunung?” cetus Suyana dengan nada kesal.
Ia menegaskan, pihaknya bersama berbagai elemen masyarakat tidak pernah diam. Selama bertahun-tahun, laporan demi laporan—baik lisan maupun tertulis—telah disampaikan ke meja instansi dan wakil rakyat. Mulai dari dugaan pelanggaran izin pendirian pabrik, aktivitas tambang yang merusak lingkungan, hingga tempat hiburan yang beroperasi tanpa kelengkapan dokumen, semuanya sudah sering dilaporkan.
Namun hasilnya? Nihil.
“Masukan, aduan, dan bukti sudah kami berikan berkali-kali. Tapi nyaris tidak ada tanggapan, apalagi tindakan nyata. Inilah yang membuat rakyat kecewa berat,” ungkapnya.
STANDAR GANDA HUKUM TERBUKTI JELAS
Suyana juga menyoroti ketimpangan penegakan hukum yang terasa sangat menyakitkan bagi masyarakat kecil. Ia mencontohkan kinerja Satpol PP yang dinilai sangat galak saat menangani warga biasa, tapi tiba-tiba lembek saat berhadapan dengan proyek besar milik pengusaha.
“Coba lihat faktanya: Warga yang bangun warung sedikit menyimpang atau meratakan tanah sendiri, langsung disegel, dibongkar, atau dikenai sanksi. Tapi lihat proyek raksasa seperti pabrik ini? Berdiri megah tanpa izin yang jelas, justru dibiarkan berjalan mulus. Di mana rasa keadilannya?” sergahnya.
Pola ini jelas memunculkan dugaan kuat adanya permainan di balik layar. Bukan tidak mungkin ada oknum yang dilindungi, atau bahkan terlibat dalam praktik penyimpangan yang merugikan kepentingan umum.
PKP SIAP BAWA DATA DAN FAKTA
Menyikapi situasi ini, PKP Jateng-DIY mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu suara. Aktivis, LSM, mahasiswa, hingga wartawan didorong untuk tidak takut menyuarakan kebenaran dan melawan keangkuhan oknum yang tidak berpihak pada rakyat.
“Kita harus bersatu lawan ketidakadilan. Jangan biarkan kekuasaan dan uang mengalahkan hukum. Kami ingin Kabupaten Semarang ini bersih dari praktik kotor yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Lebih dari sekadar kritik, Suyana menegaskan bahwa lembaganya sudah mengantongi modal kuat. “Kami tidak cuma bicara omong kosong. PKP sudah miliki data lengkap, bukti-bukti, nama-nama, hingga saksi-saksi yang terlibat. Kami siap berdiri di garis depan untuk membongkar semuanya,” pungkasnya.
Kini mata publik tertuju pada DPRD. Apakah kunjungan ini akan menjadi titik balik penegakan hukum yang adil, atau hanya sekadar akrobat politik sesaat yang akan hilang ditelan waktu? Kita tunggu buktinya!
(Laporan: Iskandar)
