PEMALANG | PortalindonesiaNews.Net – Skandal kredit macet di Perseroda BPR Bank Pemalang kini memasuki babak baru. Nilai tunggakan yang menembus Rp12 miliar ternyata melibatkan sejumlah nama besar, termasuk oknum anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Fakta ini membuat kepercayaan publik terhadap bank daerah sekaligus lembaga legislatif kian runtuh.
Direktur Perseroda BPR Pemalang, Novalia, membenarkan adanya kredit bermasalah dengan nominal fantastis tersebut. “Benar, ada kredit macet sekitar Rp12 miliar. Itu bagian dari risiko penyaluran kredit. Tidak mungkin semuanya lancar. Namun kasus ini sedang dalam penanganan,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Yang mengejutkan, sebagian debitur macet justru berasal dari kalangan elite politik daerah. Informasi ini sontak memicu gelombang kritik publik, lantaran DPRD dianggap ikut memperburuk citra pemerintahan di Pemalang.
Ketua DPRD Pemalang, Martono, ketika dikonfirmasi, mencoba meluruskan. Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, DPRD tidak pernah memiliki program atau kerja sama dengan BPR. “Itu urusan perbankan langsung dengan nasabah. Lembaga dewan tidak ada kaitannya,” katanya, Senin (29/9).
Meski begitu, Martono tidak menampik adanya stigma negatif di masyarakat. “Memang ada anggapan dewan ikut terseret. Padahal secara kelembagaan, kami tidak ada kaitannya. Kami hanya bisa mendorong anggota agar bertanggung jawab secara pribadi atas kreditnya,” tambahnya.
Namun pernyataan tersebut dianggap belum cukup meredam keresahan publik. Pasalnya, kredit macet yang diduga melibatkan para legislator bukan hanya soal etika, tapi juga potensi penyalahgunaan kewenangan jika terbukti ada fasilitas khusus dalam proses pengajuan pinjaman.
Kini, masyarakat Pemalang mendesak agar OJK, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Transparansi penuh dinilai wajib dilakukan untuk membongkar apakah ada praktik kolusi dalam penyaluran kredit BPR Pemalang.
“Kalau kasus ini dibiarkan, bukan hanya BPR yang kolaps, tapi juga nama baik DPRD hancur di mata rakyat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Pemalang.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum. Publik menunggu, apakah skandal kredit macet miliaran rupiah ini hanya akan berhenti di level debitur, atau justru membuka tabir praktik persekongkolan antara bank daerah dan elite politik di Pemalang.
Red/Time
