SEMARANG | PortalindonesiaNews.Net – Partai Hanura Jawa Tengah mulai memanaskan mesin politik menyongsong kontestasi Pemilu 2029. Dalam pertemuan terbatas yang digelar pada Rabu, 6 Mei 2026, di lokasi D’Lodeh, jajaran pengurus membahas strategi konsolidasi besar-besaran guna memastikan kesiapan organisasi menghadapi tahapan verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pertemuan yang berlangsung pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Hanura Jawa Tengah, Dr. Drs. H. KRH Hono Sejati, P.J., S.H., M.Hum. Agenda utama rapat menitikberatkan pada pemetaan kekuatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), restrukturisasi organisasi, hingga kesiapan administratif dan operasional partai di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Dalam pemaparannya, Ketua Hanura Jawa Tengah menegaskan bahwa verifikasi faktual KPU bukan sekadar formalitas, melainkan ujian kesiapan struktur partai hingga tingkat akar rumput.
“Seluruh jajaran harus bergerak cepat dan solid. Target utama kita adalah memastikan seluruh DPC memenuhi syarat verifikasi dan mampu menjadi kekuatan politik yang siap bertarung pada Pemilu 2029,” tegasnya dalam forum tersebut.
Pemetaan Kekuatan DPC Dibagi Tiga Kategori
Dalam rapat strategi tersebut, Hanura Jawa Tengah membagi kondisi DPC ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat kesiapannya:
1. Kategori Mandiri: Terdiri dari 11 DPC yang dinilai siap menghadapi verifikasi tanpa bantuan eksternal. Di antaranya meliputi wilayah Rembang, Kudus, Kabupaten Semarang, Temanggung, Kota Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Batang, hingga Kota Pekalongan.
2. Kategori B: Mencakup enam wilayah yang dinilai mampu membentuk PAC namun masih membutuhkan supervisi dan penguatan organisasi, seperti Blora/Cepu, Demak, Kendal, dan Tegalir
3. Kategori “Zona Merah”: Wilayah yang dinilai belum memiliki kesiapan kepengurusan maupun struktur yang memadai. Wilayah ini meliputi Pemalang, Pekalongan, Klaten, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, hingga Wonogiri. Fokus utama di sini adalah percepatan rekrutmen calon ketua baru dan pembentukan struktur partai yang lebih aktif.
Strategi Verifikasi dan Restrukturisasi Organisasi
Secara teknis, ditegaskan bahwa syarat utama kelolosan verifikasi KPU adalah minimal 75 persen DPC harus memiliki sedikitnya 50 persen PAC aktif di wilayah masing-masing.
Untuk mengejar target tersebut, seluruh DPC yang masa kepengurusannya habis diminta segera menggelar Musyawarah Cabang (Muscap) agar proses restrukturisasi berjalan lebih cepat dan efisien.
Langkah efisiensi juga dilakukan di tingkat pusat daerah. DPD Hanura Jawa Tengah memangkas jumlah pengurus dari 60 menjadi 30 orang agar struktur lebih fungsional dan sesuai standar verifikasi partai politik.
Fokus pada Keterwakilan Perempuan dan Kesiapan Sekretariat
Rapat juga menyoroti dua poin krusial lainnya:
– Keterwakilan Perempuan: Pentingnya pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur inti KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) sebagai syarat administrasi.
– Kesiapan Fisik Kantor: Seluruh DPC diwajibkan melakukan pembenahan kantor, mulai dari pengecatan ulang, pemasangan papan nama resmi, hingga memastikan kebersihan kantor sebagai bagian dari syarat verifikasi faktual.
Konsolidasi dan Dukungan DPP Jadi Kunci
Sebagai langkah lanjutan, Hanura Jawa Tengah akan mengundang 11 DPC kategori mandiri untuk agenda brainstorming pekan depan. Sinkronisasi dengan tokoh internal seperti Cak Ateng dan Pak Bambang juga akan dilakukan guna memperkuat koordinasi lintas wilayah.
Di sisi lain, pengurus daerah akan terus melaporkan progres verifikasi secara berkala kepada DPP dan Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa Pak Oso.
Dengan semangat konsolidasi penuh, Hanura Jawa Tengah optimistis mampu menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi tepat waktu dan tampil lebih solid menghadapi kontestasi politik nasional 2029.
Laporan: Iskandar
