KPK Seret Bos Rokok ke Pusaran Suap Bea Cukai: Skandal Diduga Rugikan Negara, Publik Tersentak  

Avatar photo

- Kontributor

Sabtu, 4 April 2026 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Bos Rokok HS Muhammad Suryo Yang Mangkir panggilan kpk

Foto : Bos Rokok HS Muhammad Suryo Yang Mangkir panggilan kpk

JAKARTA | PortalindonesiaNews.Net – Publik kembali dikejutkan oleh langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memanggil pengusaha rokok ternama, Muhammad Suryo, dalam pusaran kasus dugaan suap dan gratifikasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.02/04/2026

Pemanggilan bos rokok merek HS itu bukan sekadar pemeriksaan biasa. KPK menduga adanya praktik sistematis yang melibatkan pengusaha dan pejabat internal Bea dan Cukai untuk “mengakali” pembayaran cukai rokok, sebuah sektor yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besar penerimaan negara.

READ  FKI-1 Madina: Pilkada Jangan Ada Black Campaign

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK bersama dua saksi lainnya dari pihak swasta. Namun, materi pemeriksaan masih dirahasiakan dan akan diungkap setelah proses selesai.

READ  Kasus YY, YD & ARF: Bantahan MRN Picu Polemik, Publik Kecam Dugaan Pemerasan Berkedok Janji Bebaskan Perkara

Modus Lama, Kerugian Baru

Dari hasil penelusuran awal, penyidik KPK mengendus modus yang terbilang klasik namun berdampak besar, yakni pembelian pita cukai dengan tarif lebih rendah dalam jumlah besar, meski produksi dilakukan menggunakan mesin yang seharusnya dikenakan tarif lebih tinggi.

READ  Penggugat Diah Iswahyuningsih Punya Kos Mewah Tapi Klaim Tidak Mampu Bayar – Saksi-nya Malah Bisa Tidak Tahu Kronologi Perkara

Jika dugaan ini terbukti, praktik tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menjadi kejahatan terstruktur yang merugikan keuangan negara dalam skala besar.

READ  Prof. Sutan Nasomal Minta Presiden RI Perintahkan Aparat Sidik Kasus Bupati Rokan Hilir Riau Biar Ada Efek Jera Hukum?

Jaringan Terbongkar, Pejabat Sudah Tersangka

Kasus ini bukan berdiri sendiri. Sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah pejabat Bea dan Cukai sebagai tersangka, termasuk Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Tak hanya itu, operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026 juga menyeret nama-nama besar lain di lingkungan DJBC dan pihak swasta. Mereka diduga bersekongkol mengatur jalur importasi serta memanipulasi prosedur kepabeanan.

READ  Pembantaian Adityawarman Guncang Dunia Pers, PPWI: Darah Jurnalis Tak Boleh Tumpah Sia-Sia!

Sorotan Tajam Publik

Kasus ini langsung menyedot perhatian luas masyarakat. Banyak pihak menilai praktik ini sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap negara”, mengingat sektor cukai rokok selama ini menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Pengamat ekonomi menyebut, jika benar terjadi manipulasi cukai secara masif, maka dampaknya bukan hanya pada penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan.

READ  RENUNGAN HUT RI 79 tahun

KPK Didorong Bongkar Hingga Akar

Desakan publik kini menguat agar KPK tidak berhenti pada level pelaku lapangan. Masyarakat meminta agar lembaga antirasuah itu mengusut hingga ke aktor intelektual dan jaringan utama, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak berpengaruh di balik layar.

Kasus ini pun berpotensi menjadi salah satu skandal cukai terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang bisa membuka tabir gelap praktik “main mata” antara pengusaha dan aparat.

Apakah ini hanya puncak gunung es? Atau awal dari terbongkarnya jaringan besar mafia cukai di Indonesia? Publik menunggu langkah berani KPK berikutnya.

READ  Kapolres Blora Terpojok, Tuduhan Pemerasan ke Wartawan Terbongkar Fitnah: Publik Nilai Aparat Main Kotor

Hingga berita ini diturunkan, juru bicara menyampaikan bahwa Suryo mangkir dari panggilan KPK tanpa penjelasan yang jelas.

Laporan : iskandar

Berita Terkait

Kunjungan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ke Kecamatan Tuntang , Memberi Dampak Positif 
SIDANG TUNTUTAN KASUS MFL: JAKSA MINTA 1 TAHUN PENJARA, ADVOKAT KRITIK PROSEDUR DAN SISTEM TRANSFER
Kasus Dugaan Asusila di Anjani Spa Jogja Terus Bergulir, Saksi ES Kembali Diperiksa Polda DIY
TANPA BERITA ACARA, TANPA KEJELASAN: INNOVA REBORN DIAMANKAN POLRES CILACAP, PENGUSAHA RENTAL JADI KORBAN “TEBANG TANPA AKAR”  
Polsek Genuk Kawal Hangat Perjalanan Spiritual Bhikkhu Thudong, Wujud Harmoni dan Toleransi di Kota Semarang
Kapolrestabes Semarang Resmi Buka Event Kedua E-Sport Cup, Hadirkan Kompetisi dan Edukasi Kebangsaan
Pengusaha Karaoke Mengubah Gedung Angker Menjadi Ruang Produktif, Memberantas Kejahatan, Mengentaskan Pengangguran, Serta Menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
Kota Wali Demak Tercoreng: Judi Sabung Ayam dan Dadu Masih Bebas Beroperasi

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 18:02 WIB

Kunjungan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ke Kecamatan Tuntang , Memberi Dampak Positif 

Senin, 25 Mei 2026 - 17:14 WIB

SIDANG TUNTUTAN KASUS MFL: JAKSA MINTA 1 TAHUN PENJARA, ADVOKAT KRITIK PROSEDUR DAN SISTEM TRANSFER

Senin, 25 Mei 2026 - 16:24 WIB

Kasus Dugaan Asusila di Anjani Spa Jogja Terus Bergulir, Saksi ES Kembali Diperiksa Polda DIY

Senin, 25 Mei 2026 - 08:21 WIB

TANPA BERITA ACARA, TANPA KEJELASAN: INNOVA REBORN DIAMANKAN POLRES CILACAP, PENGUSAHA RENTAL JADI KORBAN “TEBANG TANPA AKAR”  

Senin, 25 Mei 2026 - 04:25 WIB

Polsek Genuk Kawal Hangat Perjalanan Spiritual Bhikkhu Thudong, Wujud Harmoni dan Toleransi di Kota Semarang

Senin, 25 Mei 2026 - 03:29 WIB

Pengusaha Karaoke Mengubah Gedung Angker Menjadi Ruang Produktif, Memberantas Kejahatan, Mengentaskan Pengangguran, Serta Menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Senin, 25 Mei 2026 - 02:15 WIB

Kota Wali Demak Tercoreng: Judi Sabung Ayam dan Dadu Masih Bebas Beroperasi

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:33 WIB

Saksi Ahli H. Hono Sejati: Langkah PT Unigrop Membawa Kerugian Rp5,7 Juta ke Ranah Pidana Dinilai Tidak Tepat

Berita Terbaru