Mandailing Natal — Dewan Pimpinan Kabupaten Front Komunitas Indonesia Satu (DPK FKI-1) Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menyoroti dugaan terjadinya black campaign menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mandailing Natal. Dugaan tersebut sudah mulai terlihat baru-baru ini, terutama mengingat adanya salah satu calon wakil bupati yang juga merupakan petahana.
Baca juga Artikel Menarik Lainya di:Hendak ke Kamar Mandi, Seorang Ibu di Kec. Susukan Temukan Anaknya Gantung Diri
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPK FKI-1 Madina, Syamsuddin Nasution, kepada awak media di Panyabungan, Kamis (26/09/2024). Ia mengungkapkan keprihatinannya terkait beberapa kejadian yang dapat mengarah pada kampanye hitam.
Baca juga artikel menarik lainnya di: VRITIMES Menjalin Kemitraan Media dengan PortalIndonesiaNews.net
“Baru-baru ini kita lihat dan saksikan di beberapa media online terkait pengumpulan beberapa kepala desa di rumah wakil bupati Madina. Mungkin ini ada tema mengarahkan dukungan atau sebutan lainnya, yaitu black campaign,” ungkap Syamsuddin.
“Isu yang beredar menyebut akan ada mutasi kepala sekolah. Hal ini diduga untuk mengarahkan para kepala sekolah hingga guru kepada salah satu calon,” imbuhnya.
Baca Juga Artikel Menarik lainya Di:Pejabat Baru Dirreskrimsus dan Dirressiber Polda Jateng Resmi Dilantik
Namun, isu mutasi kepala sekolah ini ditepis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa dirinya baru saja diberi amanah dan belum memiliki rencana untuk melakukan mutasi.
Syamsuddin juga mengkritisi beberapa kegiatan pemerintahan daerah yang dinilai mengarah pada black campaign. Menurutnya, beberapa kegiatan Pemda sering diadakan di gedung yang diduga milik keluarga salah satu calon, dan acara tersebut terkesan tertutup.
“Banyak acara atau kegiatan Pemda dilaksanakan di salah satu gedung yang diduga milik orang tua salah satu pasangan calon. Padahal ada gedung serbaguna milik daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
Syamsuddin juga mengingatkan agar kepala desa, kepala sekolah, dan aparat pemerintahan lainnya tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bisa mengintimidasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks Pilkada.
“Kita ingatkan kepada kepala desa, kepala sekolah, dan pihak lain yang berhubungan langsung dengan target pemilih agar tidak mau diintimidasi atau diintervensi demi kepentingan politik. ASN harus netral dan pemangku kebijakan yang hendak bertarung lagi harus merebut hati rakyat tanpa intimidasi,” tambahnya.
Syamsuddin juga mengingatkan ASN yang menjadi target dukungan untuk lebih waspada dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu. Ia menegaskan bahwa Pilkada tidak ada kaitannya dengan tugas pokok ASN maupun program-program pemerintah yang ada, seperti anggaran dana desa dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Anggaran dana desa dan PKH itu murni hak yang berwenang menerima. Jangan ada pemanfaatan program tersebut untuk kampanye politik. Jangan ada black campaign. Jangan sakiti rakyat. Sejahterakan rakyat, karena kedaulatan ada di tangan rakyat,” tandasnya.
(Magrifatulloh)
