PATI | PortalIndonesiaNews.Net – Aroma kemarahan rakyat membumbung tinggi di langit Kabupaten Pati. Ribuan masyarakat dari berbagai elemen tumpah ruah di jalanan, memprotes kebijakan kenaikan pajak daerah yang dinilai tak masuk akal dan menindas rakyat kecil. Pajak PBB yang melonjak hingga 250%, serta beban pajak untuk pedagang kaki lima (PKL) sebesar Rp300 ribu per bulan, jadi pemantik utama amarah publik, Pada 5 Agustus 2025.
“Pemerintah seenaknya bikin aturan, rakyat terus yang dikorbankan!” teriak seorang demonstran dengan pengeras suara, disambut yel-yel keras dari barisan massa yang menyesaki kantor DPRD dan Pemkab Pati.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang terhimpit, apalagi di tengah situasi pasca-pandemi, inflasi pangan, dan naiknya harga kebutuhan pokok.
LCKI Jateng: “Pejabat Bukan Pemilik Negara, Mereka Kacung Rakyat!”
Kritik pedas juga datang dari Joko Tirtono, Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jawa Tengah yang akrab disapa Bang Jack. Ia menyebut kebijakan kenaikan pajak ini sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan pengkhianatan terhadap UUD 1945 Pasal 33.
“Bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan dimonopoli pejabat rakus. Mereka itu digaji rakyat, tapi kini malah menindas rakyat,” tegas Bang Jack dengan nada tinggi saat ditemui di lokasi aksi.
Ia menyebut kebijakan di Pati sangat sembrono, urakan, dan tidak beradab. Ketika rakyat sedang kesulitan, justru dijerat beban tambahan yang berat.
“Kalau mau nambah pendapatan daerah, gali dari sumber daya alam, bukan cekik leher rakyat! Laut, tambang, mineral, pertanian, itu semua potensi luar biasa. Jangan mentang-mentang berkuasa lalu sewenang-wenang,” ujarnya lantang.
Rakyat Sudah Muak: “Negara Ini Milik Kita, Bukan Milik Penguasa Rakus!”
Aksi protes bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah bentuk ledakan emosi rakyat Pati yang merasa dikhianati oleh pejabatnya sendiri. Banyak masyarakat menyebut pemerintah daerah sudah kehilangan hati nurani dan lupa akan janji-janji saat kampanye.
“Negara ini kaya raya, tapi rakyatnya dibikin melarat. Pajak dinaikkan, pelayanan minim, pejabat foya-foya. Ini sudah keterlaluan!” teriak orator aksi di hadapan ribuan warga.
Demonstran juga menyuarakan tuntutan agar Bupati dan jajaran DPRD mencabut kebijakan pajak yang memberatkan. Jika tidak, gelombang protes akan terus meluas.
Bang Jack: Belajarlah dari Gubernur yang Pro Rakyat!
Dalam pernyataannya, Bang Jack juga menyebut sosok pemimpin yang layak diteladani: Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi. Menurutnya, Kang Dedi mampu menunjukkan kepemimpinan yang cerdas, tegas, dan berpihak pada rakyat.
“Belum ada pemimpin seperti dia di negeri ini. Kita butuh pejabat, bukan penjahat!” pungkas Jack penuh semangat.
Peringatan untuk Pemerintah Daerah Lain
Kasus di Kabupaten Pati jadi peringatan keras bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Bahwa rakyat hari ini bukan lagi massa bodoh yang bisa dibohongi dan ditindas. Suara rakyat semakin lantang dan keberanian untuk melawan ketidakadilan kini tak bisa dibendung.
“Cukuplah pejabat hidup mewah dari uang rakyat.Rakyat butuh keadilan, bukan kenaikan pajak!”
Laporan: iskandar
