Selain itu, petani juga mendesak DPR RI melakukan inspeksi langsung ke lokasi pabrik guna melihat kondisi aktual di lapangan sekaligus mengetahui akar persoalan yang menyebabkan terhentinya operasional PT. GMM.
Ketua Paguyuban Petani Tebu Blora, Anton, menegaskan bahwa para petani kini membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Ia meminta pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang dapat mengurangi beban ekonomi petani selama pabrik belum kembali beroperasi normal.
“Petani tidak hanya butuh didengar. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan konkret seperti subsidi transportasi dan subsidi harga gula. Jangan sampai seluruh kerugian akibat persoalan ini justru ditanggung petani”, tegas Anton.
Menurutnya, biaya distribusi yang meningkat akibat pengiriman tebu ke luar daerah telah mengurangi pendapatan petani secara signifikan. Karena itu, intervensi pemerintah dinilai sangat diperlukan agar petani tidak semakin terpuruk.
Paguyuban Petani Tebu Blora berharap dukungan yang diberikan anggota DPR RI lintas fraksi dapat segera diwujudkan dalam bentuk langkah konkret, mulai dari penyelenggaraan RDPU dan RDP, kunjungan lapangan ke PT. GMM, percepatan pemulihan operasional pabrik, jaminan penyerapan hasil panen, hingga pemberian subsidi transportasi dan subsidi harga gula.
Menutup audiensi tersebut, Exi Wijaya menegaskan bahwa kedatangan mereka ke DPR RI merupakan amanat dari ribuan petani dan masyarakat Blora yang terdampak langsung oleh berhentinya aktivitas PT. GMM.
“Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan. Kami membawa aspirasi masyarakat yang terdampak dan berharap negara hadir menjalankan kewajibannya melindungi rakyat. Karena itu kami meminta DPR RI segera menjadwalkan RDPU dan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya”, pungkasnya.
(Redaksi)
###
