KEBUMEN | PortalindonesiaNews.Net – Kasus dugaan kejanggalan jual beli tanah di Desa Seliling, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, semakin memanas. Transaksi antara Sutaja Mangsor (penjual) dan Khanifudin (pembeli) senilai Rp240 juta yang dinyatakan lunas kini menyeret nama Kepala Desa Seliling Mohamad Anas, oknum notaris, hingga pegawai BPN Kebumen bernama Wahyu.
Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara, Sugiyono SH, menegaskan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi kuat kelalaian dan penyimpangan administrasi dalam proses ini. Menurut temuan, arsip jual beli tanah yang seharusnya tersimpan di Desa Seliling ternyata hanya berupa blangko kosong tanpa tanda tangan para pihak.
“Ini jelas merugikan keluarga Khanifudin. Pembayaran sudah lunas, tapi dokumen desa tidak lengkap bahkan diduga hanya blangko kosong. Kondisi ini melemahkan posisi hukum masyarakat, sekaligus membuka ruang permainan oknum desa, notaris, hingga pegawai BPN,” tegas Sugiyono, Selasa (9/9/2025).
Sugiyono menambahkan, peran notaris dan Wahyu (oknum pegawai BPN) juga patut dipertanyakan. Pasalnya, dokumen yang tidak sah dari desa masih bisa diteruskan sebagai dasar pengurusan ke BPN. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik kongkalikong dan calo pertanahan yang melibatkan beberapa pihak.
“Polres Kebumen wajib menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pasal 55 KUHP harus diterapkan agar semua pihak yang terlibat – mulai dari Kepala Desa Seliling, notaris, hingga pegawai BPN – diproses hukum dan tidak ada yang kebal,” ujar Sugiyono.
Pihaknya juga mendesak agar Kejaksaan Negeri Kebumen benar-benar mencermati berkas P21 hasil pelimpahan dari Polres. Sugiyono menegaskan, sebagai kuasa hukum dari istri dan kedua anak Khanifudin, ia menuntut agar para pihak yang terlibat segera ditetapkan sebagai tersangka dan diperlakukan sama di hadapan hukum.
Sementara itu, redaksi PortalIndonesiaNews.Net telah mengirimkan permintaan konfirmasi resmi kepada Kepala Desa Seliling Mohamad Anas mengenai dugaan arsip kosong dan kelalaiannya. Namun, hingga berita ini diturunkan, Mohamad Anas memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun.
Sikap diam ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada keterlibatan serius aparatur desa bersama notaris dan pegawai BPN dalam praktik mafia tanah yang kini tengah menjadi sorotan masyarakat Kebumen.
Laporan : IKA Z Suharyanto
