SEMARANG | Portalindobesianews.Net – Polemik yang terus mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) mengambil langkah konkret. Di bawah kepemimpinan Suyana selaku Ketua PKP Jawa Tengah dan DIY, organisasi tersebut resmi membentuk Satgas Monitoring MBG untuk mengawasi pelaksanaan program di lapangan, khususnya pada dapur-dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
Menurut Suyana, pembentukan Satgas Monitoring MBG merupakan tindak lanjut dari program kerja PKP dalam bidang pencegahan korupsi dan pengawasan penggunaan anggaran negara.
“Semua anggaran yang bersumber dari pemerintah dan negara wajib dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami melihat masih banyak persoalan di lapangan, baik dari sisi mekanisme, tata kelola, maupun pelaksanaannya yang sering berubah-ubah. Karena itu diperlukan langkah preventif melalui monitoring langsung,” tegas Suyana, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, tim yang dibentuk PKP akan melakukan pemantauan terhadap operasional dapur MBG/SPPG, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga tata kelola administrasi.
Menurutnya, setiap dapur berpotensi memiliki persoalan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pengawasan independen untuk memastikan program berjalan sesuai regulasi.
“Kami tidak datang untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan program pemerintah ini berjalan sesuai aturan. Kalau ada kekurangan atau penyimpangan, maka harus segera diketahui agar bisa diperbaiki,” ujarnya.
Tim Investigasi Turun ke Lapangan
Sementara itu, Kepala Monitoring Program MBG-SPPG Jawa Tengah, Eko Budi Santoso, menjelaskan bahwa pembentukan tim investigasi merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG.
“Kami melihat program MBG ini sebenarnya sangat baik karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah tata kelola dan pelaksanaannya di lapangan. Karena itu kami membentuk tim investigasi relawan untuk membantu mengumpulkan data yang akurat dan objektif,” kata Eko kepada PortalIndonesiaNews.net.
Sebagai tahap awal, tim investigasi akan melakukan pendataan dan monitoring di Kota Semarang dan Kota Salatiga sebagai daerah percontohan.
Tim akan melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi bangunan dapur, spesifikasi fasilitas, kelengkapan peralatan, legalitas usaha, hingga sistem distribusi bahan baku.
“Kami ingin memiliki data yang lengkap. Ukuran gedungnya berapa, spek bangunannya seperti apa, peralatannya bagaimana, izinnya sudah lengkap atau belum. Semua akan kami data sebagai bahan evaluasi,” jelasnya.
Soroti Dugaan Monopoli Supplier
Selain aspek teknis, tim juga akan menyoroti pola pengadaan bahan pangan yang selama ini menjadi perhatian publik.
Menurut Eko, salah satu tujuan utama Program MBG adalah menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, UMKM, koperasi, dan supplier daerah.
Namun di lapangan, pihaknya menemukan indikasi adanya pola pengadaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan semangat pemerataan ekonomi.
“Harusnya ada perputaran ekonomi di bawah. Supplier lokal, UMKM, koperasi, petani setempat bisa ikut merasakan manfaat program ini. Jangan sampai terjadi monopoli atau pengadaan yang hanya berputar pada kelompok tertentu,” tegasnya.
Temuan Akan Diserahkan ke Satgas Resmi
Baik Suyana maupun Eko menegaskan bahwa PKP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi ataupun melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang ditemukan melakukan pelanggaran.
Hasil monitoring nantinya akan disampaikan kepada Satgas MBG yang telah dibentuk secara resmi di setiap kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
“Tugas kami hanya melakukan monitoring dan menyampaikan temuan. Selanjutnya kami laporkan kepada Satgas Kabupaten/Kota agar bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada,” kata Suyana.
Ia menambahkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah pihak terkait, termasuk koordinator lapangan MBG dan instansi yang berwenang.
Meski belum terjalin kerja sama formal dengan pemerintah daerah, PKP mengaku telah menyampaikan keberadaan dan tujuan pembentukan Satgas Monitoring MBG kepada pihak-pihak terkait.
Kawal Program Presiden Agar Tepat Sasaran
PKP menilai pengawasan masyarakat sangat penting untuk menjaga keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Menurut Suyana, pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Kami ingin membantu menyukseskan program ini. Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru tercoreng karena persoalan tata kelola atau dugaan penyimpangan. Karena itu PKP hadir untuk ikut mengawal agar pelaksanaan MBG berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,”
Laporan : iskandar
