BLORA | PortalindonesiaNews.Net — Program pembangunan bank sampah yang digadang-gadang menjadi solusi persoalan sampah di Kabupaten Blora justru menuai sorotan keras. Sejumlah bangunan bank sampah yang dibangun dengan dana pemerintah dilaporkan mangkrak, terbengkalai, dan tidak dimanfaatkan, sementara permasalahan sampah di lingkungan masyarakat semakin memprihatinkan.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan publik mengenai perencanaan, pengawasan, hingga transparansi anggaran yang digunakan dalam program tersebut.
Aktivis Blora: “Banyak yang Mangkrak, DLH Harus Bertanggung Jawab!”
Aktivis muda Blora, Jimi Galuh Ramadhoni, atau yang akrab disapa Doni, menyayangkan kondisi memprihatinkan bank sampah yang kini berubah menjadi bangunan kosong tanpa fungsi.
“Iya, sangat disayangkan proyek bank sampah di Kabupaten Blora ini banyak yang mangkrak. Langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu dipertanyakan,” tegas Doni, Senin (17/11/2025).
Doni mengatakan, keluhan warga mengenai proyek ini semakin banyak disampaikan karena bangunan yang diharapkan menjadi pusat edukasi dan pengolahan sampah itu tidak kunjung beroperasi.
Minim Transparansi, Warga Tak Tahu Anggaran dan Tujuan Program
Sejumlah warga mengaku heran mengapa bangunan bank sampah bisa sampai mangkrak tanpa penjelasan yang jelas.
Mereka menyoroti beberapa persoalan:
Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat.
Tidak jelas nilai anggaran maupun penyedia proyek.
Tidak ada pengelola pasca proyek selesai.
Menurut Doni, papan proyek semestinya menjadi media informasi publik sesuai aturan, namun banyak warga yang bahkan tidak pernah melihat atau diberi penjelasan mengenai program tersebut.
“Seharusnya informasinya bisa dilihat dari papan proyek, tapi sosialisasinya sangat minim. Masyarakat tidak diberi pemahaman sama sekali,” katanya.
Tidak Ada Tindak Lanjut, Program Disinyalir Hanya Formalitas
Doni mengungkapkan tidak pernah melihat adanya tindak lanjut dari DLH setelah bangunan selesai dibangun.
“Tidak ada tindak lanjut sama sekali. Sepertinya Aparat Penegak Hukum (APH) perlu turun tangan untuk menyelidiki kenapa fasilitas ini dibiarkan mangkrak,” tegasnya.
Warga disebut kecewa karena persoalan sampah tetap menjadi masalah serius, sementara fasilitas yang dibangun dengan anggaran negara justru tidak dimanfaatkan.
Dugaan Pemborosan APBD: Publik Desak Audit Menyeluruh
Kondisi mangkraknya sejumlah bank sampah dianggap sebagai bentuk inefisiensi dan potensi pemborosan anggaran negara. Meski belum ada temuan hukum, Doni menekankan bahwa kekecewaan masyarakat adalah fakta yang tidak bisa diabaikan.
“Banyak warga menganggap proyek ini hanya formalitas. Mereka curiga programnya tidak dikelola dengan baik sehingga memunculkan pertanyaan soal anggarannya,” jelasnya.
Doni menegaskan bahwa dugaan tersebut adalah suara publik, bukan kesimpulan hukum. Namun, situasi ini tetap harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan lembaga pengawas anggaran.
Dasar Hukum yang Mengatur Transparansi dan Pemanfaatan Proyek
Beberapa regulasi yang relevan dalam kasus ini:
1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Mengatur kewajiban pemasangan papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi.
• Pelaksanaan proyek harus efisien, efektif, dan bertanggung jawab.
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
• Informasi terkait anggaran, pembangunan, dan pemanfaatan proyek pemerintah adalah informasi publik wajib tersedia.3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang baik dan mengelola anggaran daerah secara akuntabel.4. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor
• Pemborosan anggaran dan kegiatan fiktif dapat masuk kategori perbuatan melawan hukum jika ditemukan unsur kesengajaan.
DLH Diminta Tidak Hanya Duduk di Kantor
Doni menegaskan bahwa bangunan bank sampah yang sudah dibangun tidak perlu dialihkan, melainkan harus segera dioperasikan.
“Tidak perlu dialihkan. Bangunan yang sudah terlanjur dibangun harus dihidupkan. DLH jangan hanya santai di kantor, tapi turun ke masyarakat dan sosialisasi,” ungkapnya.
Publik Desak Pemerintah Kabupaten Blora Bergerak Cepat
Sebagai penutup, Doni menyampaikan harapan sekaligus tekanan publik kepada Pemkab Blora dan DLH.
“Segera dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Perlu audit dan pemeriksaan agar jelas kenapa program bank sampah bisa mangkrak begitu saja,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora belum memberikan keterangan resmi mengenai mangkraknya bank sampah yang disoroti warga.
Red/Time
