Semarang | PortalindinesiaNews.Net – Kabar dugaan pelecehan seksual verbal yang dialami seorang mahasiswi UIN Walisongo Semarang sempat menggegerkan media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Menanggapi gelombang informasi publik tersebut, Polrestabes Semarang langsung bergerak sigap dan cepat — tidak hanya bersiap menegakkan hukum, tetapi juga memprioritaskan keamanan, kenyamanan, serta pemulihan mental bagi korban. Selasa 12 Mei 2026
Langkah nyata dilakukan hari ini, Selasa (12/5), saat tim dari Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Satres PPA & PPO) Polrestabes Semarang bersama jajaran Polsek Ngaliyan berkunjung langsung ke Gedung Rektorat UIN Walisongo. Pertemuan ini menjadi momen krusial untuk menyatukan langkah antara pihak kepolisian dan manajemen kampus dalam menangani kasus ini secara terukur, humanis, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Kasat PPA & PPO Polrestabes Semarang, Kompol Ni Made Srinitri, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kehadiran pihak kepolisian adalah wujud nyata komitmen melindungi warga masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Respons cepat ini diambil agar dampak psikologis maupun keresahan sosial yang muncul tidak meluas dan semakin memberatkan korban.
“Begitu informasi berkembang di media sosial, kami langsung turun berkoordinasi ke kampus. Tujuannya jelas: menggali fakta awal, memastikan korban terlindungi, dan menjamin ia mendapatkan pendampingan yang layak. Penanganan seperti ini tidak boleh lambat, apalagi jika menyangkut rasa aman dan masa depan seorang mahasiswa,” ujar Kompol Ni Made di sela pertemuan.
Berbeda dengan penanganan kasus biasa, dalam perkara dugaan kekerasan seksual nonfisik ini, kepolisian mengedepankan pendekatan preventif dan berorientasi pemulihan. Pihaknya sudah menyiapkan jaring kerja sama dengan UPTD PPA agar korban bisa segera mendapatkan akses pendampingan psikologis dan dukungan emosional, jika dirasa perlu untuk memulihkan trauma akibat peristiwa yang dialami.
Poin penting lainnya yang disampaikan adalah status hukum kasus ini. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dugaan pelecehan seksual verbal masuk kategori delik aduan. Artinya, proses hukum baru bisa berjalan jika dan hanya jika korban bersedia melaporkan secara resmi ke pihak berwajib.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya. Jika korban berkenan melapor ke Satres PPA & PPO, kami pastikan identitasnya dirahasiakan sepenuhnya, didampingi sejak awal hingga akhir proses, dan ditangani oleh petugas yang sudah terlatih secara khusus. Tidak ada rasa takut atau malu, karena di sini kami berdiri di sisi kebenaran dan perlindungan korban,” tegas Kompol Ni Made.
Dari pihak kampus, UIN Walisongo melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) serta Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menyatakan terus bergerak menangani masalah ini secara internal. Pendampingan terhadap korban dan pelapor terus dilakukan, serta langkah-langkah pencegahan diperketat agar kejadian serupa tidak terulang lagi di lingkungan akademik.
Gerak cepat Polrestabes Semarang dan kerja sama lintas sektor ini menjadi bukti bahwa penanganan kasus kekerasan seksual kini tidak lagi sekadar mengejar pelaku, tetapi lebih luas: menjaga ruang aman bagi masyarakat, membangun keberanian untuk melapor, serta memastikan setiap korban mendapatkan haknya untuk dilindungi dan dipulihkan.
Laporan : Yulius
