BENGKAYANG | PortalIndonesiaNews.net – Di atas kertas, Rumah Sakit Pratama Jagoi Babang adalah simbol kemajuan. Dibangun dengan anggaran fantastis senilai Rp36.789.000.000 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023, proyek ini diresmikan secara simbolis pada September 2024. Namun realitas di lapangan berkata lain: bangunan yang seharusnya menjadi pusat layanan kesehatan tak kunjung difungsikan, bahkan dinilai tidak layak pakai.
Alih-alih menjadi harapan baru bagi masyarakat perbatasan Bengkayang, rumah sakit tersebut kini justru menjadi monumen pemborosan anggaran dan lemahnya pengawasan proyek publik.
“Tangga dan dinding sudah retak, fasilitas medis belum siap, dan area sekeliling bangunan terbengkalai. Ini bukan proyek gagal bangun, tapi cermin dari tanggung jawab negara yang gagal dijalankan,” ujar Andri Mayudi, Ketua DPD LSM MAUNG Kalimantan Barat.
Retak di Mana-Mana, Tapi Dana Nyaris Cair Penuh
LSM MAUNG menemukan sejumlah indikasi kuat adanya mark-up anggaran dan dugaan manipulasi progres fisik proyek. Bahkan, menurut Andri, ada kemungkinan proyek ini telah dibayar lunas, meski pekerjaan fisik belum rampung secara riil.
Yang tak kalah mengherankan, proyek ini menyedot dana pengawasan hingga Rp1,64 miliar, namun bangunan tetap bermasalah. LSM MAUNG mempertanyakan apakah pengawasan benar-benar dilakukan atau hanya formalitas belaka.
“Kami mempertanyakan keabsahan dokumen serah terima (PHO/FHO) dan BAST. Kalau dokumen itu sudah diteken dalam kondisi bangunan seperti ini, maka patut diduga ada pemalsuan administratif yang sangat serius,” tegasnya.
Rakyat Belum Bisa Berobat, Tapi Proyek Sudah ‘Selesai’?
Hasil investigasi lapangan menunjukkan:
Aspek Temuan Utama
Konstruksi Retakan pada struktur, pekerjaan tidak selesai, area sekitar terbengkalai
Pengawasan Biaya besar tanpa kontrol mutu, fungsi pengawasan dipertanyakan
Administratif Dugaan PHO dan BAST diteken sebelum progres aktual selesai
Anggaran-Progres Dana hampir terserap penuh, namun output tak mencerminkan progres fisik
LSM MAUNG pun menyerukan audit investigatif menyeluruh dan langkah hukum konkret terhadap pihak-pihak terkait, mulai dari pelaksana proyek hingga pejabat teknis yang terlibat.
Diamnya Negara, Retaknya Harapan
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang maupun pihak pelaksana proyek terkait mengapa rumah sakit belum juga difungsikan. Keheningan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.
“Negara tidak boleh bangga pada serapan anggaran, bila yang diserap justru harapan rakyat. Ketika layanan dasar kesehatan gagal diberikan, yang retak bukan cuma beton—tapi juga nurani para pemangku kebijakan,” pungkas Andri.
Laporan : jhon
