JAKARTA| PortalindonesiaNews.Net – Sengketa batas negara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di segmen Naktuka, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), terus memanas di bawah permukaan. Meski kedua negara telah sepakat menjadikan Naktuka sebagai zona netral tanpa aktivitas hingga batas resmi ditetapkan, masyarakat adat Suku Oenames justru merasa kesepakatan itu merugikan mereka.
Pasalnya, warga RDTL yang tinggal di sekitar Naktuka tetap melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Masyarakat adat khawatir, jika dibiarkan, hak adat atas tanah yang telah diwariskan sejak zaman Kerajaan Ambenu akan hilang.
Kepala Suku Oenames, Fitus Effi, dalam wawancara pada Kamis (7/8), menyuarakan keresahan dan harapan warganya yang tak pernah berhenti memperjuangkan hak tersebut.
“Wilayah Naktuka itu sejak sebelum Indonesia merdeka sudah bagian dari hak adat kami. Bahkan di zaman Kerajaan Ambenu, batas wilayah jelas berada di Noelnesi. Naktuka tidak pernah masuk Timor Leste,” tegas Fitus.
Fitus mengungkapkan, sengketa dimulai saat Timor Leste masuk sebagai provinsi Timor Timur di era integrasi. Naktuka diberikan untuk warga Oecussi sebagai lahan sawah. Namun, menurut sejarah adat mereka, wilayah itu tetap bagian dari Indonesia.
Ia menyesalkan sikap sebagian warga Timor Leste yang mengabaikan status zona netral dan terus beraktivitas di sana.
“Kami merasa tersakiti dan marah. Ada perjanjian zona netral, tapi mereka melanggar. Kami tidak mau batas negara ditentukan secara sepihak. Kami hanya ingin hak adat kami diakui dan dilindungi,” ujarnya.
Fitus mendesak pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk bertindak tegas. Menurutnya, membiarkan aktivitas warga RDTL di Naktuka sama saja dengan menyerahkan tanah adat ke negara lain.
“Kami akan terus bersuara. Jangan biarkan tanah kami dikorbankan. Perjuangan kami jelas: Naktuka harus kembali menjadi bagian dari NKRI,” tegasnya lagi.
Meski begitu, Fitus tetap menyerukan jalur damai. Ia menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat Oenames akan selalu mengedepankan keamanan dan ketertiban.
“Kami tidak ingin menciptakan keributan. Saya selalu menghimbau masyarakat menjaga situasi kondusif. Kami berjuang di jalan damai, tapi tidak akan mundur selangkah pun,” pungkasnya.
Sengketa Naktuka ini menjadi ujian keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak adat dan menjaga keutuhan wilayah NKRI di perbatasan.
Red/jh
