 |
| Foto istimewa Dok/Pin |
Petani padi memiliki peran kunci dalam menjamin ketersediaan beras bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, berbagai permasalahan yang dihadapi para petani, mulai dari keterbatasan modal hingga masalah gagal panen, seringkali menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka.
Menurut pengamat politik pertanian, Tonny Saritua Purba, SP, masalah permodalan adalah kendala klasik yang dihadapi petani padi. Biaya produksi yang tinggi, ditambah risiko kerugian akibat serangan hama atau kondisi alam, semakin memperburuk situasi. Selain itu, harga gabah yang cenderung turun saat panen raya menambah beban bagi petani, sehingga keuntungan yang mereka dapat seringkali tidak sebanding dengan jerih payahnya.
Selain masalah permodalan, kepemilikan lahan yang sempit juga menjadi tantangan bagi petani padi. Di Indonesia, sekitar 14 juta rumah tangga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Rata-rata kepemilikan lahan sawah di Indonesia hanya 0,8 hektare, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand yang mencapai 3,2 hektare per rumah tangga petani.
Alih Fungsi Lahan dan Perluasan Lahan Pertanian,
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah di Indonesia mencapai 60.000 hingga 80.000 hektar per tahun. Total lahan sawah yang tercatat melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tahun 2019 adalah sekitar 7,46 juta hektar. Namun, dengan alih fungsi lahan yang terus meningkat setiap tahunnya, luas lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut.
Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan diperkirakan akan mencapai 320 juta jiwa pada tahun 2045. Kenaikan jumlah penduduk ini tentu akan menambah kebutuhan beras nasional, sehingga cetak sawah atau perluasan lahan pertanian menjadi solusi yang sangat penting. Tonny Saritua Purba menyarankan bahwa pemerintah harus fokus pada kebijakan cetak lahan baru untuk mengatasi defisit beras di masa depan.
Program Cetak Lahan sebagai Solusi Jangka Panjang,
Cetak lahan pertanian, atau ekstensifikasi, merupakan upaya pemerintah untuk memperluas lahan pertanian, baik dari lahan hutan, padang rumput, lahan gambut, maupun lahan marginal. Perluasan lahan ini bisa mencakup lahan beririgasi maupun lahan kering, yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi beras nasional.
Saat ini, dengan luas lahan sawah 7,4 juta hektar, produksi beras Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebanyak 30,90 juta ton. Namun, menurut data dari United States Department of Agriculture (USDA), Indonesia mengkonsumsi beras sebanyak 35,3 juta ton, menjadikannya konsumen beras terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Bangladesh.
Kebijakan Impor Bukan Solusi Jangka Panjang,
Pemerintah saat ini mengambil kebijakan impor beras untuk memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat. Namun, kebijakan ini dianggap hanya solusi praktis sementara dan berisiko jika diterapkan dalam jangka panjang. Dengan kebutuhan konsumsi beras nasional sekitar 2,5 hingga 2,7 juta ton per bulan, ekstensifikasi lahan pertanian menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan beras secara mandiri, tanpa harus bergantung pada impor.
Menurut Tonny Saritua Purba, kebijakan cetak lahan harus menjadi prioritas utama pemerintah jika Indonesia ingin mencapai swasembada beras dan menghindari ketergantungan pada impor di masa depan. Terlebih lagi, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, tanpa perluasan lahan pertanian, Indonesia akan menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan ketahanan pangannya. (Red/Iskandar)
