Bupati Samosir Meminta Perhatian Kementerian LHK Dalam Penanganan DAS di Samosir

- Kontributor

Rabu, 24 Januari 2024 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samosir, PortalindonesiaNews.net – Menyikapi kondisi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di Kenegerian Sihotang, Bupati Samosir meminta perhatian kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), hal ini disampaikan dalam diskusi penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto bersama Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf, BPDAS Asahan Barumun Ahmad Taufik Siregar, BPDAS Wampu Sei Ular Sigid Budianta, BPDAS Membramo Irwan V. Sihotang di Medan, Rabu (24/1/2024).

Selain penanganan infrastruktur daerah aliran sungai, Bupati Samosir meminta kepada Kementerian LHK untuk melakukan pengkajian akademik penyebab banjir yang diduga akibat penebangan hutan (pembalakan liar) di bagian Hulu Sitonggi-tonggi. Banjir di Sihotang perlu pengawasan dan kebijakan pemerintah melalui peraturan kehutanan.

“Dulunya sungai yang mengalir hanya untuk irigasi sekarang sudah sangat besar, pergeseran geologi mungkin membuat air menembus celah tanah yang sudah terbuka. Diskusi ini tidak mengatakan siapa penyebabnya, maka perlu dilakukan kajian komprehensif, evaluasi yang melibatkan beberapa pihak, kebijakan dan aktifitas masyarakat”, tegasnya.

READ  Wisnu Wardana Sidabutar Bersama Forkopimda Kecamatan Simanindo Laksanakan Antisipasi Banjir

“Metode penebangan oleh pihak-pihak tertentu jika salah harus dilakukan tindakan tegas, jangan didiamkan karena kegiatan penebangan itu dilihat masyarakat. Mohon perhatian kepada Kementerian LHK agar bencana banjir tidak terulang kembali”, kata Vandiko.

Disebutkan, akibat daerah penebangan, sekarang muncul sungai baru yang mengalir ke Danau Toba. Mengantisipasi hal yang sama, Vandiko meminta Kementerian LHK agar tele jangan diberi ijin menjadi zona pemanfaatan, melainkan menjadi zona inti perlindungan, karena Tele menjadi Kantong air. “Latar belakang menyurati berbagai pihak adalah untuk mengkaji sistim penebangan, perlu kerjasama kehutanan dengan Pemkab, supaya Tele dijadikan zona inti hutan lindung”, imbuhnya.

Sementara itu, dihadapan Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK, Rudimanto Limbong menjelaskan dibagian ujung (hulu) Hutan Sitonggi-tonggi terdapat 3 sungai yang berpotensi menjadi sumber bencana, yang menjadi persoalan di Sitonggi-tonggi dulu sewaktu SK 579 sudah dihijaukan, tapi karena sejarahnya enclauf langsung dimohonkan oleh kumpulan marga dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar. Rudimanto juga mempertanyakan ijin penebangan kayu sebagaimana telah disurati kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya hutan lindung yang ditanami eucalyptus akhirnya dibabat sekitar 2.300 ha. 

READ  HUT - 2 Pasar Bandungan Baru di Ramaikan Dengan Karnaval

“apakah hutan produksi bisa serta merta diberikan ijin penebangan eucalyptus, selain itu temuan di lapangan dengan semangat pemerintah membuka hutan lindung dikelola masyarakat, banyak masyarakat yang masuk dan melakukan penebangan. Kita bukan mau menghalau semangat pemerintah, tapi sudah masif penebangan didalam”, ungkap Rudimanto.

Dirjen Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto mengatakan akan melakukan kajian yang objektif bekerja sama dengan Kementerian SDM dengan menurunkan tim ahli dan mendukung kawasan Tele menjadi zona inti yang dilindungi untuk menghindari bencana serupa. 

Sementara itu Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan untuk sementara akan dilakukan investigasi dalam waktu dekat bekerjasama dengan USU dan akan melakukan forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi Bencana di Danau Toba yang dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi. “yang menjadi problem di hulu terjadi longsoran membawa material, harus ditelusuri serius, mungkin juga dari area TPL tapi harus ditelusuri dulu”, katanya.

READ  Erick Thohir Sah Menjadi Orang Batak dan Bermarga Sidabutar

 

Untuk mengantisipasi banjir, Abdul Dauf mengatakan perlu penempatan relawan susur sungai/security sungai serta diperlukan peran sosial dan kelembagaan masyarakat agar dibuat tim satgas bencana sehingga pemuda setempat turut berperan dalam melakukan pemantauan. 

Disampaikan Taufik, Kepala BPDAS Asahan Barumum akan memasang alat pemantau yang akan membunyikan sirene apabila jumlah debit air maksimum sehingga masyarakat bisa lebih waspada ketika terjadi bencana.

Turut hadir Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis PUTR Rudimanto Limbong, Kadis Lingkungan Hidup Edison Pasaribu.

(Harapan Tohang)

PT. Portal Indonesia News Grup

Berita Terkait

Terkait Talut Ambrol Di Dsn Kenongo ini Keterangannya
PEMKAB SAMOSIR BEKALI PELAKU UMKM BERBASIS KOMPETENSI
Dalam Transformasi Layanan Primer Pemkab Samosir Gelar Advokasi, Koordinasi, dan Bimtek Pokjanal Posyandu
Kirab Dukderan: Dusun Paren Meriahkan Persiapan Bulan Ramadan
Bupati Samosir Tanda Tangani Komitmen Bersama Rembuk Stunting Provinsi Sumatera Utara
Pj. Gubernur Sumatera Utara, Hassanudi Adakan Rapat Koordinasi Provinsi TPID dan TP2DD
Bupati Samosir Tanda Tangani Serah Terima Pengelolaan Aset BMN
Pelaksana Proyek Pengurukan Bawen-Ambarawa Diduga Kebal Hukum dan Penegakan Perda Lemah

Berita Terkait

Rabu, 20 Maret 2024 - 05:00 WIB

Terkait Talut Ambrol Di Dsn Kenongo ini Keterangannya

Kamis, 14 Maret 2024 - 09:01 WIB

PEMKAB SAMOSIR BEKALI PELAKU UMKM BERBASIS KOMPETENSI

Kamis, 14 Maret 2024 - 07:00 WIB

Dalam Transformasi Layanan Primer Pemkab Samosir Gelar Advokasi, Koordinasi, dan Bimtek Pokjanal Posyandu

Senin, 11 Maret 2024 - 11:27 WIB

Kirab Dukderan: Dusun Paren Meriahkan Persiapan Bulan Ramadan

Sabtu, 9 Maret 2024 - 01:45 WIB

Bupati Samosir Tanda Tangani Komitmen Bersama Rembuk Stunting Provinsi Sumatera Utara

Jumat, 8 Maret 2024 - 02:29 WIB

Pj. Gubernur Sumatera Utara, Hassanudi Adakan Rapat Koordinasi Provinsi TPID dan TP2DD

Kamis, 7 Maret 2024 - 02:33 WIB

Bupati Samosir Tanda Tangani Serah Terima Pengelolaan Aset BMN

Selasa, 5 Maret 2024 - 07:48 WIB

Pelaksana Proyek Pengurukan Bawen-Ambarawa Diduga Kebal Hukum dan Penegakan Perda Lemah

Berita Terbaru