JAKARTA | PortalindonesiaNews.Net – Wacana perombakan kabinet besar (big reshuffle) di awal tahun 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka, meskipun pihak Istana sempat memberikan bantahan pada pertengahan Januari lalu. Dinamika lapangan menunjukkan adanya pergerakan signifikan, dengan peran kunci Thomas (Tommy) Djiwandono menjadi sorotan utama.
Presiden Prabowo dikabarkan telah menerima masukan dari Tommy terkait evaluasi kinerja menteri yang menangani program unggulan pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan cek kesehatan gratis. Menteri yang tidak mencapai target di klaster ini disebut sebagai yang paling rawan diganti. Selain itu, kritik publik terkait penanganan bencana seperti banjir di beberapa wilayah Sumatra juga memicu tuntutan agar ditempatkan sosok yang lebih responsif di kementerian terkait.
Sepanjang 2025, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali perombakan kecil. Kali ini, reshuffle diprediksi sebagai evaluasi menyeluruh terhadap menteri dari partai politik maupun profesional yang dianggap kinerjanya melambat.
Tommy Djiwandono Pindah ke BI, Buka Peluang Reshuffle
Thomas Djiwandono, yang menjabat Wakil Menteri Keuangan dan berperan menjaga transisi kebijakan fiskal, resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 26 Januari 2026. Ia lulus fit and proper test di Komisi XI DPR RI untuk menggantikan Juda Agung. Penunjukkannya ke BI dianggap langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter bank sentral terkait suku bunga dan stabilitas rupiah.
Perpindahan ini secara otomatis menciptakan kekosongan di kursi Wakil Menteri Keuangan, semakin memperkuat sinyal bahwa reshuffle akan segera dilakukan.
Empat Klaster dalam Radar Perombakan
Berdasarkan analisis pengamat politik Januari 2026, ada empat klaster yang menjadi fokus evaluasi:
– Menteri yang dinilai gagal menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat
– Menteri yang bertanggung jawab program makan gratis dengan eksekusi yang dianggap belum optimal
– Menteri non-parpol yang tidak mampu mengimbangi ritme kerja presiden
– Menteri dari kader partai yang kemungkinan digeser ke kementerian lain sesuai kompetensi
HANURA Siap Dapatkan Porsi Lewat GKSR
Pertanyaan apakah Partai HANURA akan mendapatkan porsi dalam reshuffle kali ini menjadi perhatian. Mengingat inisiatif HANURA yang mengumpulkan partai politik non-parlemen dalam satu sekber (Gabungan Koalisi Sejahtera Rakyat/GKSR), hal ini dianggap sebagai posisi tawar yang diamati oleh Presiden Prabowo.
“Semua itu kembali menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Kami siap jika ada ajakan untuk berkontribusi dalam membangun negeri,” ujar Hanurani, Wasekjen DPP Partai HANURA, dalam keterangan tertulis pada hari ini (28/01/2026) dari Cinere.
Laporan: Edwin Sitohang
