Bahlil Segera Batasi Konsumen BBM Pertalite dalam 3 Pekan Lagi

- Kontributor

Sabtu, 24 Agustus 2024 - 06:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kompleks parlemen

PortalindonesiaNews.net_ Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana pemerintah untuk segera memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dalam waktu tiga pekan mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan mengurangi beban fiskal negara.

Menurut Bahlil, pembatasan ini akan diatur berdasarkan kriteria tertentu yang mencakup jenis kendaraan dan golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi Pertalite. Ia menegaskan bahwa pengetatan distribusi BBM bersubsidi diperlukan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan oleh golongan yang mampu membeli BBM non-subsidi.

READ  Klarifikasi Bohong Kanit Reskrim Polres Rembang Dilaporkan ke Propam, Kuasa Hukum: Ini Upaya Manipulasi Publik!

“Kami sedang menyusun aturan teknisnya dan dalam tiga minggu ke depan kebijakan pembatasan konsumsi Pertalite akan mulai diterapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi negara,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (24/8).

Bahlil menambahkan bahwa kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tidak stabil serta kenaikan harga minyak dunia yang turut mempengaruhi keuangan negara. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina, untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik.

READ  Diduga Ada Pungli & Gratifikasi di Dunia Pendidikan Kebumen, Agus Bungkam Saat Dimintai Klarifikasi

Sementara itu, masyarakat diimbau untuk memahami dan mendukung kebijakan ini demi kebaikan bersama. Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan sosialisasi dan panduan terkait siapa saja yang berhak mengakses BBM subsidi, serta memastikan adanya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini merupakan salah satu dari serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan mendorong keberlanjutan sektor energi di Indonesia.

READ  KESEMPATAN BERGABUNG MENJADI INSAN PERS DI MEDIA PORTAL INDONESIA NEWS NET

Redaksi

PT. Portal Indonesia News Grup

Berita Terkait

Dugaan Pengondisian Saksi di Satreskrim Polres Batang, Publik Soroti Integritas Penyidik
Sepatu Dikembalikan, Kerugian Tetap Dihitung? Vonis 10 Bulan di Pengadilan Negeri Semarang Picu Perdebatan Publik
Dari Jadi hakim, rektor hingga ketua DPD partai Hanura Jateng Kanjeng Hono Raih PROFESI AWARD 2026 dimalam rekor Spetakuler
SK Misterius Picu Kegaduhan, Arsip Desa Tak Bisa DitunjukkanTransparansi Administrasi Dipertanyakan
Warga Semarang Indah Pertanyakan Legalitas Bangunan Menjorok ke Jalan, Desak Pemkot Gercep Tindaklanjuti
DPD HILLSI DIY Gelar Rakerda 2026: Sinergi dan Profesionalisme LPK Jadi Kunci Dorong Kualitas SDM
Blora Butuh Kepastian Hukum! DPRD Dorong Pemkab Segera Selesaikan Perbup Industri  
Semarang Gandeng PT BLE: TPA Blondo Berubah Jadi Pembangkit Listrik, Izin Dikejar!

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 23:14 WIB

Dugaan Pengondisian Saksi di Satreskrim Polres Batang, Publik Soroti Integritas Penyidik

Selasa, 17 Februari 2026 - 20:35 WIB

Sepatu Dikembalikan, Kerugian Tetap Dihitung? Vonis 10 Bulan di Pengadilan Negeri Semarang Picu Perdebatan Publik

Senin, 16 Februari 2026 - 19:09 WIB

Dari Jadi hakim, rektor hingga ketua DPD partai Hanura Jateng Kanjeng Hono Raih PROFESI AWARD 2026 dimalam rekor Spetakuler

Senin, 16 Februari 2026 - 15:46 WIB

SK Misterius Picu Kegaduhan, Arsip Desa Tak Bisa DitunjukkanTransparansi Administrasi Dipertanyakan

Minggu, 15 Februari 2026 - 21:59 WIB

Warga Semarang Indah Pertanyakan Legalitas Bangunan Menjorok ke Jalan, Desak Pemkot Gercep Tindaklanjuti

Kamis, 12 Februari 2026 - 23:40 WIB

DPD HILLSI DIY Gelar Rakerda 2026: Sinergi dan Profesionalisme LPK Jadi Kunci Dorong Kualitas SDM

Kamis, 12 Februari 2026 - 23:35 WIB

Blora Butuh Kepastian Hukum! DPRD Dorong Pemkab Segera Selesaikan Perbup Industri  

Kamis, 12 Februari 2026 - 15:17 WIB

Semarang Gandeng PT BLE: TPA Blondo Berubah Jadi Pembangkit Listrik, Izin Dikejar!

Berita Terbaru