 |
| Foto istimewa Dok PIN |
JAKARTA, Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Data BPS tahun 2022 mencatat jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) ada sekitar 28,4 juta rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga petani di Indonesia ada sekitar 27,3 juta rumah tangga.
Mayoritas rumah tangga petani Indonesia mengusahakan subsektor tanaman pangan sekitar 15,5 juta rumah tangga, diikuti subsektor peternakan sebanyak 12 juta rumah tangga dan subsektor perkebunan sekitar 10,8 juta rumah tangga.
Tak hanya itu, Indonesia juga menyandang status negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah. Jumlah nelayan di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 1,27 juta orang, berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri.
Jumlah nelayan terlindungi di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 308.858 orang. Nelayan di Indonesia dikelompokkan menjadi nelayan penggarap dan nelayan juragan (pemilik), berdasarkan kepemilikan sarana penangkapan ikan. Pada tahun 2019, Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia, dengan produksi lebih dari 5 juta metrik ton.
Beberapa faktor yang membuat pemerintah harus impor beras
Rencana pemerintah tahun 2024 akan memberikan tugas kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton. Jika kita perhatikan data sejak 10 tahun terakhir, impor beras tahun 2023 adalah yang terbesar sebanyak 3 juta ton.
Saat ini kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras tidak bisa dihindari karena pemerintah perlu memastikan tentang cadangan beras nasional termasuk juga untuk menjaga stabilitas harga beras.
Faktor utama yang membuat pemerintah harus mengimpor beras adalah adanya penurunan produksi beras di dalam negeri karena berkurangnya luas lahan persawahan dan semakin meningkatnya jumlah konsumsi beras karena bertambahnya jumlah penduduk.
Ide, gagasan dan strategi pemerintah meraih surplus beras
Pertanyaan sekarang adalah apakah dengan status Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim sudah membuat para petani dan nelayan menjadi lebih baik hidupnya dan sejahtera ? Dan apakah dengan status Indonesia sebagai negara agraris sudah mampu memproduksi beras untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia ?
Jika berbicara pertanian, ada hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu apa luas lahan pertanian dan jumlah pelaku taninya. Jumlah pelaku tani di Indonesia ada sekitar 27,3 juta rumah tangga.
Ide dan gagasan yang menjadi perhatian dan sebuah pertimbangan buat pemerintah adalah membuat perencanaan dan kajian agar mengeluarkan sebuah kebijakan tentang pemberian lahan pertanian kepada petani. Saat ini rata-rata kepemilikan lahan pertanian menurut data BPS, mayoritas petani memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, termasuk juga banyaknya jumlah petani tidak memiliki lahan, hanya sebagai petani penggarap saja.
Pemerintah perlu membuat kebijakan pemberian lahan pertanian kepada petani, tanpa harus membangun irigasi terlebih dahulu, ada varietas padi gogo yang bisa ditanam di lahan kering. Jika diberikan ke petani lahan pertanian seluas 1 juta hektare maka dengan semangat gotong royong, semua petani serentak menanam padi gogo, bisa diprediksi akan menghasilkan panen gabah sekitar 6 sampai 8 juta ton per tahun.
Jika gabah sekitar 6 sampai 8 juta ton diproses menjadi beras akan menghasilkan sekitar 2,5 sampai 4 juta ton beras. Dengan produksi sebanyak 2,5 sampai 4 juta ton beras maka kebutuhan beras impor untuk tahun selanjutnya bisa diproduksi di dalam negeri, pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor beras, bahkan Indonesia berpotensi menjadi negara lumbung beras dunia.
Dengan satu kebijakan pemerintah bisa meraih surplus beras sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi lumbung beras dunia seperti negara India yang saat ini sudah menguasai beras global sekitar 39 persen
Penulis :Tonny Saritua Purba, SP. Pengamat Politik Pertanian
