Semarang, PIN – Pemkab Semarang memberikan perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan bagi warganya. Pada tahun 2023 ini, dianggarkan dana Rp49 miliar lebih di APBD untuk iuran kepesertaan jaminan kesehatan bagi mereka.
Dana itu mendukung pencapaian jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan untuk 1.024.984 orang atau 96,12 persen dari total penduduk. Komitmen itu membuahkan penghargaan universal health coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Pusat.
“Pelayanan kesehatan sangat penting dan menjadi salah satu prioritas. Pencapaian UHC ini akan semakin memudahkan warga mengakses jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan,” tegas Bupati H Ngesti Nugraha saat menerima piagam penghargaan dari BPJS Kesehatan di alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur, Jumat (6/10/2023) pagi.
Piagam penghargaan diserahkan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Lily Kresnowati. Ikut menyaksikan Wakil Bupati H Basari, Forkompimda Kabupaten Semarang, Sekda Djarot Supriyoto, jajaran pimpinan BPJS Wilayah VI Jateng DIY dan pimpinan perangkat daerah.
Ditambahkan oleh Bupati, sejak tahun 2021 anggaran untuk iuran jaminan kesehatan terus meningkat. Kenaikannya mencapai Rp20 miliar lebih.
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan dr Lily Kresnowati mengatakan sudah 371 dari 514 Kabupaten / Kota yang mencapai tahap UHC di tanah air.
Tahap itu ditandai kepesertaan jaminan kesehatan lebih dari 95 persen dari total penduduk. “UHC memastikan setiap orang memiliki akses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Dwi Syaiful Noor Hidayat menjelaskan jumlah warga penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dari APBN sebanyak 364.359 jiwa (34,17 persen, PBI APBD 149.253 (13,99 persen), Pekerja Penerima Upah 384.256 jiwa (36,03 persen), Pekerja Bukan Penerima Upah/informal sebanyak 104.387 (9,79 persen) dan Bukan Pekerja 22.729 jiwa atau 2,13 persen dari total jumlah penduduk.
(Jans)
