PROSES PENERBITAN SIPB DIPERSOALKAN, ADA DUGAAN PENYIMPANGAN DOKUMEN
Tidak hanya persoalan hubungan bisnis, DPP RPK-RI juga menyoroti proses penerbitan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang menurut mereka perlu mendapat perhatian serius dari regulator. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah dugaan penggunaan dokumen teknis yang tidak sesuai dengan lokasi tambang saat pengajuan rekomendasi untuk kebutuhan proyek yang diklaim berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jika benar terdapat ketidaksesuaian data teknis maupun administrasi, maka hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat pengawas pertambangan,” kata Susilo. Ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan berbagai regulasi turunannya, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, penghentian sementara, hingga pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun substansial.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
