Bupati Samosir Meminta Perhatian Kementerian LHK Dalam Penanganan DAS di Samosir

- Kontributor

Rabu, 24 Januari 2024 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Samosir, PortalindonesiaNews.net – Menyikapi kondisi banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di Kenegerian Sihotang, Bupati Samosir meminta perhatian kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), hal ini disampaikan dalam diskusi penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto bersama Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf, BPDAS Asahan Barumun Ahmad Taufik Siregar, BPDAS Wampu Sei Ular Sigid Budianta, BPDAS Membramo Irwan V. Sihotang di Medan, Rabu (24/1/2024).

Selain penanganan infrastruktur daerah aliran sungai, Bupati Samosir meminta kepada Kementerian LHK untuk melakukan pengkajian akademik penyebab banjir yang diduga akibat penebangan hutan (pembalakan liar) di bagian Hulu Sitonggi-tonggi. Banjir di Sihotang perlu pengawasan dan kebijakan pemerintah melalui peraturan kehutanan.

“Dulunya sungai yang mengalir hanya untuk irigasi sekarang sudah sangat besar, pergeseran geologi mungkin membuat air menembus celah tanah yang sudah terbuka. Diskusi ini tidak mengatakan siapa penyebabnya, maka perlu dilakukan kajian komprehensif, evaluasi yang melibatkan beberapa pihak, kebijakan dan aktifitas masyarakat”, tegasnya.

READ  Bendahara Desa Diduga Abai Tugas, Istri Disinyalir Kuasai Urusan Keuangan di Kantor Desa

“Metode penebangan oleh pihak-pihak tertentu jika salah harus dilakukan tindakan tegas, jangan didiamkan karena kegiatan penebangan itu dilihat masyarakat. Mohon perhatian kepada Kementerian LHK agar bencana banjir tidak terulang kembali”, kata Vandiko.

Disebutkan, akibat daerah penebangan, sekarang muncul sungai baru yang mengalir ke Danau Toba. Mengantisipasi hal yang sama, Vandiko meminta Kementerian LHK agar tele jangan diberi ijin menjadi zona pemanfaatan, melainkan menjadi zona inti perlindungan, karena Tele menjadi Kantong air. “Latar belakang menyurati berbagai pihak adalah untuk mengkaji sistim penebangan, perlu kerjasama kehutanan dengan Pemkab, supaya Tele dijadikan zona inti hutan lindung”, imbuhnya.

Sementara itu, dihadapan Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK, Rudimanto Limbong menjelaskan dibagian ujung (hulu) Hutan Sitonggi-tonggi terdapat 3 sungai yang berpotensi menjadi sumber bencana, yang menjadi persoalan di Sitonggi-tonggi dulu sewaktu SK 579 sudah dihijaukan, tapi karena sejarahnya enclauf langsung dimohonkan oleh kumpulan marga dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar. Rudimanto juga mempertanyakan ijin penebangan kayu sebagaimana telah disurati kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya hutan lindung yang ditanami eucalyptus akhirnya dibabat sekitar 2.300 ha. 

READ  Kopi Robusta Gunung Kelir Siap Bersaing di Pasar Global

“apakah hutan produksi bisa serta merta diberikan ijin penebangan eucalyptus, selain itu temuan di lapangan dengan semangat pemerintah membuka hutan lindung dikelola masyarakat, banyak masyarakat yang masuk dan melakukan penebangan. Kita bukan mau menghalau semangat pemerintah, tapi sudah masif penebangan didalam”, ungkap Rudimanto.

Dirjen Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto mengatakan akan melakukan kajian yang objektif bekerja sama dengan Kementerian SDM dengan menurunkan tim ahli dan mendukung kawasan Tele menjadi zona inti yang dilindungi untuk menghindari bencana serupa. 

Sementara itu Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan untuk sementara akan dilakukan investigasi dalam waktu dekat bekerjasama dengan USU dan akan melakukan forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi Bencana di Danau Toba yang dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi. “yang menjadi problem di hulu terjadi longsoran membawa material, harus ditelusuri serius, mungkin juga dari area TPL tapi harus ditelusuri dulu”, katanya.

READ  PBB DPC Semarang Mengapresiasi Polresta Semarang Kota Atas Mengungkap Kasus Hutagalung

 

Untuk mengantisipasi banjir, Abdul Dauf mengatakan perlu penempatan relawan susur sungai/security sungai serta diperlukan peran sosial dan kelembagaan masyarakat agar dibuat tim satgas bencana sehingga pemuda setempat turut berperan dalam melakukan pemantauan. 

Disampaikan Taufik, Kepala BPDAS Asahan Barumum akan memasang alat pemantau yang akan membunyikan sirene apabila jumlah debit air maksimum sehingga masyarakat bisa lebih waspada ketika terjadi bencana.

Turut hadir Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis PUTR Rudimanto Limbong, Kadis Lingkungan Hidup Edison Pasaribu.

(Harapan Tohang)

PT. Portal Indonesia News Grup

Berita Terkait

Buka Puasa Hanura DIY Jadi Ajang Konsolidasi Kader, Dukungan Menguat untuk Johnson Erwin Sitohang  
KPK “Sikat” Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Digiring ke Gedung Merah Putih
Sidang PMH Salatiga Memanas: Adu Argumentasi Saksi Ahli Diah Iswahyuningsih vs Kuasa hukum Y. Joko Tirtono – Muhamad Yusuf di Hadapan Hakim
Agak Lain! Diminta Kembalikan Mobil Klien, Terduga Pelaku Justru Tantang Dilaporkan ke Polisi
Menu MBG TK di Bergas Diduga Tak Layak Konsumsi: Buah Busuk dan Roti Berbau Ditemukan
Kasus Viral Agus Palon Berimbas, Dugaan Oknum Polisi Disebut Lindungi DPO
Polres Blora Diminta Tegas, John L Situmorang: Jangan Ada Kesan Kebal Hukum dalam Kasus Dugaan Pengancaman dan Rasisme  
Fatayat NU DIY Gelar Workshop “Skill Booster” untuk Tingkatkan Kapasitas Pendamping Kasus KTPA

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 16:35 WIB

Buka Puasa Hanura DIY Jadi Ajang Konsolidasi Kader, Dukungan Menguat untuk Johnson Erwin Sitohang  

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:48 WIB

KPK “Sikat” Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Digiring ke Gedung Merah Putih

Selasa, 3 Maret 2026 - 10:55 WIB

Sidang PMH Salatiga Memanas: Adu Argumentasi Saksi Ahli Diah Iswahyuningsih vs Kuasa hukum Y. Joko Tirtono – Muhamad Yusuf di Hadapan Hakim

Minggu, 1 Maret 2026 - 06:33 WIB

Agak Lain! Diminta Kembalikan Mobil Klien, Terduga Pelaku Justru Tantang Dilaporkan ke Polisi

Jumat, 27 Februari 2026 - 07:19 WIB

Kasus Viral Agus Palon Berimbas, Dugaan Oknum Polisi Disebut Lindungi DPO

Rabu, 25 Februari 2026 - 22:30 WIB

Polres Blora Diminta Tegas, John L Situmorang: Jangan Ada Kesan Kebal Hukum dalam Kasus Dugaan Pengancaman dan Rasisme  

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:50 WIB

Fatayat NU DIY Gelar Workshop “Skill Booster” untuk Tingkatkan Kapasitas Pendamping Kasus KTPA

Selasa, 24 Februari 2026 - 19:54 WIB

Penggugat Diah Iswahyuningsih Punya Kos Mewah Tapi Klaim Tidak Mampu Bayar – Saksi-nya Malah Bisa Tidak Tahu Kronologi Perkara

Berita Terbaru