SURABAYA – PortalIndonesiaNews.Net — Suasana rapat Komisi C DPRD Kota Surabaya pada Selasa (12/8/2025) berubah panas dan penuh ketegangan. Forum yang awalnya hanya membahas persoalan pajak mendadak ricuh setelah advokat senior, Prof. Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., melontarkan tuduhan mengejutkan: seorang figur kunci PT Darmo Permai disebut menyewa 100 pembunuh bayaran untuk mengintimidasi warga Tubanan.
Tjandra, yang hadir tanpa undangan resmi dan mengaku mewakili warga, dengan lantang menuding KS—dikenal sebagai “putra mahkota” PT Darmo Permai—sebagai otak di balik dugaan aksi teror tersebut. Tuduhan itu sontak membuat anggota dewan, pejabat Pemkot, Bapenda, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hadir terperangah.
“KS sudah tidak hanya bermain di ranah bisnis. Dia menyewa seratus pembunuh bayaran untuk menakut-nakuti warga Tubanan!” tegas Tjandra sembari mengangkat sebuah foto di hadapan forum.
BPN Buka Suara, Sengketa Lahan Kian Rumit
Pernyataan itu muncul setelah Tjandra menuding PT Darmo Permai tidak lagi sah menguasai lahan 57,5 hektare di Tubanan. Namun, klaimnya langsung dimentahkan pihak BPN yang menyebut status lahan masih sah atas nama PT Darmo Permai.
Ketegangan makin memuncak saat Tjandra melontarkan tuduhan adanya lobi politik dan kedekatan perusahaan dengan sejumlah anggota dewan serta partai besar di Jakarta. Ia bahkan mengaku siap menjadi advokat bagi Bapenda dan BPN untuk melawan tekanan yang disebutnya berasal dari kelompok Darmo Permai.
Nama KS Makin Disorot
KS sendiri selama ini dikenal misterius. Meski jarang tampil di publik, namanya kerap beredar di kalangan elite bisnis Surabaya–Jakarta. Disebut-sebut pernah menempuh pendidikan di Jepang, KS juga dikabarkan mengendalikan dua perusahaan publik dengan jejaring kuat ke kelompok usaha nasional.
Dokumen Internal Bocor di Forum Resmi
Ironisnya, di penghujung rapat Tjandra justru membacakan surat protes resmi PT Darmo Permai kepada Bapenda—dokumen yang semestinya bersifat internal. Tindakan ini memicu tanda tanya besar mengenai etika dan sumber bocornya dokumen tersebut.
Rapat Tanpa Hasil, Publik Menunggu Klarifikasi
Sidang Komisi C akhirnya ditutup tanpa keputusan jelas. Namun, tuduhan serius yang disampaikan Tjandra di forum resmi DPRD Surabaya meninggalkan bom waktu politik dan hukum. Publik kini menunggu respons KS, PT Darmo Permai, maupun aparat penegak hukum terkait tuduhan “100 pembunuh bayaran” yang menyeret nama besar dalam dunia properti Surabaya.
Apakah ini hanya retorika panas seorang advokat, ataukah awal terbongkarnya skandal besar? Surabaya menunggu jawabannya.
Laporan: jhn
