PURBALINGGA | PortalIndonesiaNewsNet — Suasana Pendopo Sangga Langit memanas. Puluhan tokoh masyarakat, politisi, ketua LSM, akademisi, hingga pimpinan ormas se-Kabupaten Purbalingga, bersatu menyatakan sikap: mengkawal dan mengkritik keras kebijakan Pemkab Purbalingga yang dinilai menyengsarakan rakyat. Senin 18 Agustus 2025
Isu paling tajam yang disorot adalah mahalnya seragam sekolah, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa kejelasan manfaat, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran oleh segelintir pejabat.
Kritik Tajam Tokoh Aliansi
Icus Susilo, SH, inisiator gerakan, lantang menyatakan:
“Keluhan rakyat berhamburan, tetapi Pemkab hanya bungkam. Purbalingga mau dibawa ke mana sebenarnya? Kalau pemerintah tak berpihak pada rakyat, kami yang akan suarakan!”
Imam Maliki menambahkan sorotannya pada pajak yang mencekik, layanan BPJS yang buruk, BUMD yang terus merugi, dan rakyat miskin yang dipaksa menanggung biaya pendidikan.
“Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kebijakan anti-rakyat harus kita lawan!” tegasnya.
Dari kalangan akademisi, Dr. Indaru menekankan pentingnya kekuatan sosial:
“Aliansi Bersatu adalah kekuatan moral dan sosial untuk menuntut perubahan nyata yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan, Puji Siswondo, menyoroti mahalnya bahan seragam dan dugaan korupsi dana BOS.
“Ini membebani rakyat dan harus diawasi ketat. Dengan Aliansi Bersatu, kami ingin Purbalingga bebas dari praktik korupsi,” ucapnya.
Ajakan Aksi Nyata
Selamet Wahidin menutup pertemuan dengan pesan keras:
“Kita kawal pemerintah agar tak keluar dari rel. BUMD yang carut-marut harus dibenahi. Hanya dengan kekompakan, Purbalingga bisa maju,” katanya.
Garda Terdepan Suara Rakyat
Pertemuan ini melahirkan tekad bulat: Aliansi Bersatu siap menjadi garda terdepan pengawal pemerintahan. Mereka tidak hanya akan mengkritisi kebijakan yang menyimpang, tapi juga memastikan suara rakyat tidak sekadar didengar, melainkan ditindaklanjuti.
Dengan nada keras, para tokoh menutup pertemuan dengan satu pesan:
“Purbalingga tak boleh dipimpin dengan kebijakan anti-rakyat. Saatnya rakyat bangkit dan mengawal pemerintahan!”
Laporan : Afison manik
