SEMARANG | PortalindonesiaNews.Net– Ketua Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) Jawa Tengah–DIY, Suyana Hadi P., kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, berbagai laporan dan surat pengaduan yang telah beberapa kali disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) hingga kini dinilai belum mendapatkan respons yang memadai. Kamis 4 Juni/2026
Suyana mengungkapkan bahwa laporan tersebut berisi sejumlah temuan dan masukan dari berbagai sumber di lapangan, mulai dari dugaan praktik jual beli titik pelaksanaan MBG, persoalan birokrasi, kelayakan gedung dapur MBG, hingga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bertugas dalam program tersebut.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan surat dan masukan kepada BGN terkait berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Informasi yang kami terima berasal dari masyarakat dan penerima manfaat yang berharap program ini berjalan sesuai tujuan pemerintah,” ujar Suyana.
Ia menegaskan bahwa laporan tersebut bukan bertujuan menghambat program strategis nasional, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan tepat sasaran.
Menurutnya, langkah tegas yang telah diambil pemerintah bersama aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, dalam mengawasi berbagai program strategis nasional patut mendapat apresiasi dari masyarakat. Pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Ketika ada indikasi persoalan di lapangan, tentu perlu ada evaluasi dan tindak lanjut yang terukur. Tujuannya agar tata kelola MBG semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Suyana juga memberikan pesan kepada jajaran pimpinan baru BGN agar lebih membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan berbagai elemen pengawas independen. Menurutnya, informasi yang berasal dari bawah sering kali lebih menggambarkan kondisi riil dibanding laporan administratif yang berpotensi hanya menampilkan hal-hal positif.
“Jangan sampai informasi yang sampai ke pimpinan hanya bersifat Asal Bapak Senang (ABS). Masukan dari masyarakat, penerima manfaat, maupun pegiat pengawasan di lapangan perlu didengar karena sering kali menjadi cermin kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Ia berharap ke depan BGN dapat merespons setiap laporan masyarakat secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif, bersih dari penyimpangan, serta memberikan manfaat optimal bagi generasi penerus bangsa.
Masyarakat pun berharap evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG terus dilakukan agar program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas demi tercapainya tujuan peningkatan gizi nasional.
Laporan: Iskandar
