KEBUMEN | PortalindonesiaNews.Net – Dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen kembali tercoreng oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, dan permainan anggaran sekolah. Ketua DPC LPKSM Kresna Cakra Nusantara, Sugiyono, SH, melontarkan kekecewaan mendalam atas respon DPRD Komisi A bidang Pendidikan yang dinilai tidak serius menindaklanjuti permohonan audiensi terkait persoalan tersebut.
Sugiyono menegaskan, pihaknya sudah secara resmi mengajukan audiensi dengan harapan pertemuan itu menghadirkan Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kabid SD, pengawas sekolah dari setiap kecamatan, serta Inspektorat. Namun ironisnya, Komisi A justru memberikan penyambutan yang dianggap menghilangkan fokus utama, sehingga tidak ada jawaban hukum yang jelas mengenai Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS).
“RABS yang terpampang di setiap sekolah mencantumkan nilai fantastis dari pendapatan asli sekolah. Angka-angka ini sangat potensial dijadikan ladang pungli, korupsi, bahkan gratifikasi. Bebannya justru ditimpakan ke masyarakat wali murid. Anehnya, DPRD Komisi A malah terkesan menutup mata,” ungkap Sugiyono dengan nada kecewa.
Menurutnya, DPRD yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru terkesan “bermain aman” dan tidak berani membongkar dugaan skandal besar di sektor pendidikan. Padahal, menurut data yang dihimpun LPKSM Kresna Cakra, pendapatan sekolah tiap tahun bisa mencapai ratusan juta rupiah, angka yang mencurigakan dan berpotensi kuat menyalahi aturan.
“Mereka (sekolah dan oknum dinas) berkolaborasi menggunakan gedung serta fasilitas negara untuk kegiatan yang justru membebani rakyat. Ini jelas bentuk penyalahgunaan kewenangan. DPRD seharusnya membela masyarakat, bukan malah menjadi tameng,” tegasnya.
Sugiyono mendesak agar Komisi A DPRD Kebumen segera merekomendasikan KPK untuk melakukan investigasi mendalam terhadap aliran dana BOS, KIP/PIP siswa, hingga sumber pendapatan sekolah yang dianggap janggal.
“Kalau DPRD dan Dinas Pendidikan terus diam, berarti mereka bagian dari masalah. Kami tidak akan berhenti bersuara. Pendidikan gratis adalah program negara, tapi di Kebumen justru dikotori pungli berjubah komite sekolah,” pungkasnya.
Pernyataan keras LPKSM Kresna Cakra ini sontak memantik perhatian publik. Dukungan mengalir dari para wali murid yang merasa resah dengan tingginya biaya pendidikan. Kini sorotan masyarakat tertuju pada DPRD dan Dinas Pendidikan Kebumen: apakah mereka benar-benar berpihak pada rakyat atau justru larut dalam lingkaran praktik kotor yang merugikan generasi penerus bangsa.
Laporan : ika z
