TEGAL |PortalindonesiaNews.Net — Dunia pelayaran kembali tercoreng. Sebuah dugaan praktik suap terkuak di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah oknum pegawai KSOP diduga menerima aliran dana untuk memperlancar keberangkatan kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, kapal TB PROFIT GENIUS milik PT. SAGA MAS LESTARI, pada tanggal 13 Oktober 2023, dilaporkan mengajukan permohonan dispensasi satu kali jalan kepada Kepala KSOP Tegal. Namun, yang mengejutkan, kapal tersebut diketahui memiliki sejumlah sertifikat penting yang sudah kadaluarsa, yakni:
Sertifikat konstruksi kapal barang
Sertifikat perlengkapan kapal barang
Sertifikat radio kapal barang
Sertifikat load line
Sertifikat BKI mesin
Sertifikat BKI lambung
Dengan kondisi demikian, kapal seharusnya tidak laik berlayar, mengingat keselamatan awak kapal dan potensi dampak lingkungan menjadi taruhan.
Mantan Karyawan Bongkar Praktik Pelanggaran
Menurut pengakuan IM, mantan karyawan PT. SAGA MAS LESTARI yang kini tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, praktik pelanggaran ini sudah berulang kali terjadi.
“Sudah jadi rahasia umum di internal perusahaan. Kalau ada kapal yang belum lengkap dokumennya, cukup ‘urus jalur belakang’, maka urusan selesai. Bahkan, aliran dana diberikan secara cash langsung ke beberapa pegawai KSOP,” ungkap IM.
Tak hanya itu, sumber tersebut juga menyebutkan bahwa catatan transaksi internal perusahaan mencantumkan adanya dana khusus yang dialokasikan untuk memperlancar proses perizinan, meski kapal dalam kondisi tidak laik.
Ancaman Serius bagi Keselamatan Pelayaran
Pelepasan kapal yang tidak memenuhi syarat laik laut merupakan pelanggaran serius terhadap aturan nasional dan internasional. Selain membahayakan keselamatan awak kapal, hal ini berpotensi menyebabkan kerugian lingkungan jika terjadi kecelakaan di laut.
“Sertifikat expired itu bukan soal administrasi biasa. Ini soal jaminan bahwa kapal layak atau tidak untuk berlayar. Kalau dibiarkan, ini bom waktu yang bisa mencelakakan banyak nyawa,” ujar seorang pakar maritim yang tidak ingin disebutkan namanya.
Pemerintah Pusat Diminta Bertindak
Munculnya dugaan aliran dana ini mengundang sorotan tajam dari publik. Banyak pihak mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk segera melakukan audit investigatif di KSOP Tegal.
“Kalau benar terjadi praktik suap, ini kejahatan serius yang harus ditindak tegas. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut jangan tinggal diam. Kami juga mendorong KPK untuk ikut mengawasi,” ujar aktivis LSM pemerhati pelayaran nasional yang Engan disebut namanya.
Praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena membuka ruang penyalahgunaan wewenang di sektor yang sangat vital bagi perekonomian negara.
Red/isk
