Medan | PortalIndonesiaNews.Net – Dalam upaya menstabilkan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar segera mempercepat penyerapan anggaran, khususnya untuk sektor pangan. Imbauan ini disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera, Kamis (24/4), di Aula Utama Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan menjadi tantangan serius, baik karena faktor eksternal seperti dinamika global dan kebijakan ekonomi negara lain, maupun faktor internal seperti cuaca ekstrem dan bencana alam.
Namun demikian, inflasi nasional pasca Idul Fitri masih dalam kondisi terkendali dan stabil, berkat langkah konkret yang telah dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah.
“Kami mengapresiasi inisiatif TPID di daerah seperti pemberian subsidi transportasi, operasi pasar, hingga diskon tarif listrik. Langkah-langkah ini sangat membantu dalam menjaga kestabilan harga pangan dan daya beli masyarakat,” ujar Restuardy.
Meski begitu, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat penyerapan anggaran di beberapa daerah di Sumatera. Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI per 8 April 2025, diketahui bahwa realisasi anggaran baru mencapai 12 persen, dan pelaksanaan belanja hanya 7,7 persen.
“Kami meminta dengan tegas agar pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja. Jika penyerapan anggaran terus tertinggal, upaya pengendalian inflasi akan terganggu dan berdampak langsung terhadap kestabilan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
GNPIP 2025 menjadi platform strategis yang mempertemukan lintas sektor untuk menyatukan langkah menjaga kestabilan harga komoditas pangan, terutama volatile food seperti cabai, beras, dan telur. Dalam pertemuan ini, seluruh kepala daerah di wilayah Sumatera menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
“Sinergi antara pemerintah pusat, BI, dan pemerintah daerah sangat krusial. Ini bukan hanya soal angka inflasi, tapi juga soal daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Restuardy.
Hadirkan Kekuatan Lintas Sektor
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, Kemenko Perekonomian, Badan Gizi Nasional, serta para perwakilan TPID dari seluruh provinsi di Sumatera.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat eksekusi program pengendalian inflasi di lapangan, serta meminimalkan risiko ekonomi akibat gejolak harga pangan.
Laporan: Marno
