BANJARNEGARA|PortalindonesiaNews.Net_Isu dugaan penyalahgunaan anggaran dan sikap otoriter Kepala SMK Negeri 1 Bawang, Drs. Supriyadi, tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah laporan dari masyarakat dan wali murid mengindikasikan adanya pengelolaan dana yang tidak transparan, termasuk Dana BOS serta pungutan-pungutan yang diduga tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurut informasi yang dihimpun, berbagai keluhan telah disampaikan oleh wali murid terkait kebijakan sekolah yang dinilai memberatkan dan kurang transparan. Namun, laporan-laporan tersebut seolah tidak mendapat respons dari pihak sekolah. Bahkan, beberapa kali Tim Pencegahan Korupsi & Pungli (PKP) Jawa Tengah ujar ketua Jateng Suyana Hadi P, mendatangi SMKN 1 Bawang untuk meminta klarifikasi, namun tidak diindahkan.
PKP Jateng: Ada Indikasi Penyalahgunaan Wewenang
Ketua Tim Pencegahan Korupsi & Pungli (PKP) Jateng menyatakan bahwa sejak 2021 hingga 2024, pihaknya telah menerima berbagai aduan dari masyarakat mengenai dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan di SMKN 1 Bawang. “Kami sudah beberapa kali turun ke sekolah untuk meminta klarifikasi, tetapi tidak ada itikad baik dari pihak sekolah untuk memberikan penjelasan. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, PKP Jateng menilai bahwa sikap kepala sekolah yang tertutup terhadap kritik dan masukan menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. “Seharusnya, institusi pendidikan menjadi contoh transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, terutama Dana BOS yang berasal dari pemerintah,” tambahnya.
Dugaan Pungli dan Pengelolaan Anggaran yang Tidak Transparan
Beberapa wali murid juga mengungkapkan adanya pungutan yang dianggap membebani, namun tidak ada kejelasan mengenai peruntukannya. “Kami hanya ingin tahu, dana yang kami keluarkan itu untuk apa? Mengapa tidak ada transparansi?” keluh salah satu orang tua siswa.
PKP Jateng menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat pihak sekolah tidak memberikan klarifikasi, maka laporan resmi akan segera dilayangkan ke dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pentingnya Transparansi dalam Dunia Pendidikan
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan wewenang. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang agar sekolah-sekolah negeri tetap berjalan sesuai prinsip pendidikan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab.
(Red/Time)
