SEMARANG | PortalIndonesiaNews.net – Indonesia, yang dikenal sebagai “zamrud khatulistiwa,” seharusnya menjadi negeri yang mandiri secara pangan. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Para petani, yang seharusnya menjadi garda terdepan ketahanan pangan, masih terjebak dalam pusaran kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada mereka.
Agus Subekti, pengurus KUB Berkah Karya, menyoroti bahwa konsep pertanian modern, maju, dan berkelanjutan masih sebatas jargon. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar petani—seperti irigasi, alat pertanian, dan akses infrastruktur—justru sering menjadi komoditas politik menjelang pergantian kepemimpinan.
Petani: Subjek Kemajuan atau Korban Sistem?
Harga panen yang terus anjlok saat produksi melimpah, kelangkaan pupuk, hingga minimnya pendampingan bagi petani telah menjadi “lagu lama” yang terus terulang.
“Petani selalu jadi bulan-bulanan kartel dan mafia pangan,” ujar Agus kepada PortalIndonesiaNews.net melalui pesan WhatsApp, Minggu (16/2/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa masalah ini bukan tanpa solusi. Kuncinya ada pada pengembalian kesuburan tanah dan kemurnian air. Ia mengusulkan model pertanian terpadu yang menggabungkan pengelolaan sampah organik dan peternakan untuk menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan.
Mampukah Indonesia Berdaulat Pangan?
Kemandirian pangan bukan hanya soal swasembada, tetapi juga bagaimana memastikan petani mendapatkan kehidupan yang layak. Agus menekankan pentingnya pemetaan ulang kelompok tani, optimalisasi komoditas berbasis potensi wilayah, serta kebijakan harga yang benar-benar berpihak pada petani.
“Siapa pun pemimpin negeri ini, mari jadikan hasil pertanian kita sebagai tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.
Jika tidak ada perubahan kebijakan yang nyata, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Indonesia hanya akan menjadi negara konsumen di tanah yang sejatinya subur untuk memberi makan dunia.
(Red/Agus P)
