Jakarta|portalindonesiaNews.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Salah satu prioritas utama dari langkah ini adalah mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (23/1) menyatakan bahwa efisiensi ini mendukung program Presiden Prabowo, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghemat devisa, dan memastikan masyarakat mendapatkan makan siang bergizi.
“Program makan bergizi sangat penting untuk tumbuh kembang anak-anak Indonesia agar sehat dan cerdas. Anggaran sebesar Rp 71 triliun telah dialokasikan untuk mendukung program ini,” tulis Sri Mulyani.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa anggaran yang dipangkas akan dialihkan ke program-program Asta Cita Presiden, seperti stabilitas ekonomi, inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan.
“Pemangkasan ini tidak akan mengubah target defisit, hanya menggeser prioritas ke program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Deni.
Mekanisme dan Batas Waktu
Setiap kementerian dan lembaga diminta untuk mengajukan rencana efisiensi belanja sesuai arahan Kementerian Keuangan. Proses ini akan dievaluasi dan disetujui oleh DPR.
“Usulan efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025,” tambah Deni.
Program Hemat Devisa
Program MBG juga diarahkan untuk mendukung upaya penghematan devisa negara. Dengan menggandeng sektor pertanian lokal, pemerintah memastikan bahwa bahan baku makanan diambil dari hasil produksi dalam negeri.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Dengan kebijakan ini, pemerintah optimistis mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
(Red/iskandar)
