Ketua PKP Jateng & DIY Tegaskan Pengawasan Dana Desa dan Proyek Infrastruktur di Tahun 2025

Foto Suwaya Hadi P.  Ketua PKP Jateng & Diy

Foto Suwaya Hadi P. Ketua PKP Jateng & Diy

Semarang – Ketua Komisi Pencegahan Korupsi dan Pungli (PKP) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Suyana (Wirosableng), menegaskan instruksinya kepada seluruh jajaran perwakilan PKP di kabupaten se-Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana desa serta regulasinya.

Dalam rapat evaluasi akhir tahun 2024, Suyana menyebut meskipun pemerintah telah berupaya menekan penyelewengan melalui berbagai aturan, masih banyak pemerintah desa (pemdes) yang mencari celah untuk melakukan korupsi. “Pemdes-Pemdes masih berusaha memanfaatkan celah regulasi untuk kepentingan pribadi. Ini harus menjadi perhatian serius bagi PKP,” ujarnya.

Suyana juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap pengguna jasa (kontraktor) yang mengerjakan proyek dengan menggunakan dana APBD kabupaten, provinsi, pusat, serta aspirasi dewan. Menurutnya, banyak proyek pembangunan infrastruktur, seperti pengaspalan jalan dan fasilitas umum lainnya, yang diduga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. “Dari laporan yang masuk, sekitar 70% proyek-proyek tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya,” jelasnya.

Baca Juga  HUT - 2 Pasar Bandungan Baru di Ramaikan Dengan Karnaval

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) maupun lembaga terkait. “Meskipun masyarakat, LSM, dan wartawan selaku kontrol sosial melaporkan dugaan penyelewengan, hasilnya sering kali tidak memuaskan. Hal ini diduga karena adanya atensi atau setoran dari pihak kontraktor kepada oknum tertentu,” ungkapnya.

Baca Juga  Bupati Samosir Tanda Tangani Serah Terima Pengelolaan Aset BMN

Sebagai langkah konkret, PKP berkomitmen untuk lebih aktif melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada APH. “Mulai tahun 2025, minimal dua laporan per minggu akan kami sampaikan terkait dugaan korupsi atau kolusi dalam penggunaan anggaran rakyat,” tegasnya.

PKP mendukung penuh program pemerintah menuju Indonesia Maju dengan mencegah segala bentuk penyimpangan dana publik. “Kami tidak akan ragu untuk mengawal, menindak, dan melaporkan siapa pun yang bermain mata dalam penyelenggaraan proyek maupun penggunaan anggaran negara,” pungkas Suyana.

(Red/Iskandar)

Share :

Baca Juga

EKONOMI BISNIS

Terungkap! Wali Kota Semarang Hevearita dan Suami Ditahan KPK atas Dugaan Korupsi

Daerah

Ratusan Mahasiswa UIN Salatiga Gelar Demonstrasi di DPRD Kota Salatiga

Daerah

Demo Petani Brebes Tuntut Ganti Rugi Imbas Pabrik PT Daehan Global

Daerah

Jalan Roro Djonggrang Langganan Banjir, Warga Klaten Tutup Akses Jalan

Daerah

ODGJ Mengamuk di Permukiman, Polsek Ungaran Sigap Amankan Pelaku

Daerah

ABK Kapal “Tiga Putri” Hilang di Perairan Bondo, Tim SAR Lakukan Pencarian

EKONOMI BISNIS

Kemendagri Soroti Pentingnya Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyerapan dan Distribusi Gabah/Beras

EKONOMI BISNIS

Skandal Korupsi Rusun Cengkareng: Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Dipanggil Kortas Tipikor Polri
error: Content is protected !!