Tegal, Jawa Tengah – Dalam upaya menciptakan stabilitas keamanan di wilayah perairan, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri menggelar diskusi strategis bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal, Senin (25/11/2024). Bertempat di Kantor Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), diskusi ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menyelesaikan isu-isu krusial yang dihadapi nelayan.
Tanggapan terhadap Demonstrasi Nelayan
Salah satu fokus utama diskusi adalah aksi demonstrasi besar-besaran nelayan Tegal pada 16 Oktober 2024, yang dimulai dari Pelabuhan Perikanan Jongor hingga Jalan Lingkar Utara. Demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), yang mencakup aturan zonasi, sistem kuota, migrasi kapal kecil ke zona di atas 12 mil, dan pemberlakuan pajak PNBP sebesar 5-10 persen berdasarkan kapasitas GT kapal.
Para nelayan menganggap kebijakan ini tidak hanya memberatkan tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan mereka. “Kami tidak menolak peraturan, tetapi kebijakan ini terlalu memberatkan, terutama bagi kapal kecil,” ungkap H. Suryadi, Wakil Ketua DPC HNSI Tegal.
Langkah Proaktif Ditpolair
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, melalui AKBP Suratno, S.H., M.M., Kasi Opsnal Subdit Intelair, menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan perairan melalui pendekatan yang proaktif dan solutif. Beberapa langkah konkret yang disampaikan meliputi:
1. Patroli Perairan Intensif
Ditpolair akan meningkatkan patroli di wilayah perairan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perikanan.
2. Edukasi dan Sosialisasi
Memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan mengenai regulasi perikanan yang berlaku guna menghindari kesalahpahaman.
3. Dialog Terbuka
Membuka ruang komunikasi yang efektif untuk menampung aspirasi nelayan dan menjembatani mereka dengan pemerintah pusat.
“Kami mendorong nelayan agar menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sesuai dengan undang-undang dan menghindari tindakan yang merugikan, seperti perusakan fasilitas umum atau tindak kekerasan,” ujar AKBP Suratno.
Kesepakatan Bersama
Diskusi menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya:
Edukasi Berkelanjutan
Mengadakan pelatihan dan sosialisasi rutin kepada nelayan terkait peraturan perikanan, terutama yang berdampak langsung pada aktivitas mereka.
Penguatan Jalur Komunikasi
Membangun mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah, aparat keamanan, dan nelayan untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat.
Penyelesaian Melalui Dialog Damai
Mengutamakan dialog konstruktif sebagai jalan penyelesaian persoalan, sehingga kestabilan keamanan wilayah dapat tetap terjaga.
Harapan Nelayan Tegal
Nelayan Tegal berharap Ditpolair dapat menjadi mitra strategis yang membantu menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga menuntut kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil.
“Kami ingin kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi keberlanjutan hidup nelayan,” ujar H. Suryadi.
Menjaga Stabilitas dan Keberlanjutan
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif sekaligus mendorong keberlanjutan sektor perikanan di Tegal. Ditpolair Baharkam Polri dan DPC HNSI Tegal berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam menjaga perairan yang aman dan mendukung kesejahteraan nelayan.
(Red/ISKANDR)
