 |
| Foto ilustrasi gambar kekerasan terhadap jurnalis |
Kronologi Kejadian
Insiden intimidasi terjadi pada hari Jumat, 4 Oktober 2024, ketika Shodiq sedang melaksanakan tugas peliputan mengenai foto viral yang memperlihatkan dua orang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax berpelat merah tanpa mengenakan helm. Salah satu pemboncengnya terlihat mengenakan kaos dengan tulisan “Ahmad Luthfi-Taj Yasin,” pasangan calon gubernur Jawa Tengah. Foto tersebut viral setelah diunggah oleh akun Handrianus HR di grup Facebook Jaringan Salatiga Liberal (JSL), menarik perhatian publik.
Shodiq menjelaskan bahwa setelah melakukan wawancara dengan seorang narasumber bernama MZ (15) terkait dugaan oknum kepala desa yang menggunakan kendaraan dinas untuk berkampanye, ia didatangi oleh dua pria yang langsung menginterogasinya tanpa memperkenalkan diri. “Sikap mereka arogan dan intimidatif,” ungkap Shodiq. Mereka mengajukan pertanyaan dengan nada menekan, dan salah satu dari mereka, Priyadi, berulang kali mengulang pertanyaan dengan nada tinggi, sehingga membuat Shodiq merasa sangat tidak nyaman.
Meskipun Shodiq menjelaskan bahwa ia adalah wartawan dan bukan anggota Bawaslu, kedua oknum tersebut tetap menuduhnya berpura-pura sebagai petugas Panwascam Bancak. Merasa terancam, Shodiq memilih untuk meninggalkan lokasi, namun kedua orang itu tetap mengikutinya hingga keluar.
Tanggapan Iskandar dan Pelanggaran Hukum
Menanggapi insiden ini, Iskandar menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan oknum Panwascam yang dinilai melanggar prinsip dasar kebebasan pers. Ia menekankan bahwa tindakan intimidasi tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman mengenai hak dan perlindungan yang dimiliki oleh jurnalis. Ia mengingatkan bahwa jurnalis berhak melaksanakan tugasnya tanpa tekanan dan intimidasi.
Iskandar juga menegaskan bahwa pengancaman terhadap jurnalis dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam hukum Indonesia, baik dari UU Pers maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di antaranya adalah:
1. Pasal 18 Ayat 1 UU Pers No. 40 Tahun 1999: Mengatur larangan menghalangi tugas jurnalis, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.
2. Pasal 29 UU ITE No. 11 Tahun 2008: Mengancam pelaku pengancaman yang menggunakan media elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Rp750.000.000.
3. KUHP Pasal 368: Mengatur tentang pemerasan dan pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun jika pengancaman disertai dengan niat untuk memperoleh keuntungan.
4. KUHP Pasal 335 Ayat 1: Mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dapat dikenakan pada mereka yang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman.
Reaksi Pihak Terkait
Reaksi dari berbagai pihak terus berdatangan. Owner Harian7.com, Muhamad Nuraeni, juga mengkritik keras tindakan intimidasi ini. Ia menegaskan bahwa tugas jurnalis adalah untuk kepentingan publik, dan setiap upaya untuk mengintimidasi wartawan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999. “Intimidasi terhadap wartawan tidak dapat ditolerir. Kami akan menempuh jalur hukum jika diperlukan untuk melindungi kebebasan pers dan keselamatan wartawan,” tegas Nuraeni.
Nuraeni lebih lanjut menekankan bahwa tindakan intimidasi ini dapat berdampak serius pada kebebasan jurnalistik, sehingga perlu tindakan hukum tegas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. “Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Sudah tidak zaman bersikap koboi dan arogan, terlebih sebagai anggota Panwascam, sikap mereka sangat tidak pantas,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjut, Harian7.com berencana untuk bersurat kepada Bawaslu RI dan pihak-pihak terkait lainnya guna menuntut kejelasan dan keadilan. “Kami akan terus memperjuangkan kebebasan pers dan melindungi rekan-rekan wartawan dari tindakan intimidasi,” tutup Nuraeni.
Penulis: Tim PortalIndonesiaNews.net
